Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kian gencar mengintegrasikan kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif dengan perluasan akses layanan keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat.
Secara khusus bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK), petani, nelayan, dan masyarakat berpenghasilan rendah sesuai amanat Perpres No 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
Indeks inklusi keuangan di Indonesia telah mencapai 81,4% pada 2020, lebih tinggi dari 2019 yang mencapai 76,19%. Hal ini sejalan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dalam pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90% pada 2024.
Sektor pertanian di Indonesia sendiri masih menunjukan pertumbuhan yang positif saat PDB terkontraksi 2,07% di tengah pandemi Covid-19. Jika dilihat dari struktur lapangan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 29,76% pekerja bekerja di sektor pertanian. Namun sayangnya, hanya sekitar 8% yang merupakan petani muda (generasi milenial). Padahal jika dilihat dari struktur umur, penduduk Indonesia didominasi oleh generasi milenial (25,87%) dan generasi Z (27,94%).
“Sinergi dan kolaborasi program melalui digitalisasi pada ekosistem pertanian dapat mengangkat harkat hidup dan tingkat ekonomi petani serta memudahkan pengembangan layanan pertanian secara terpadu” tutur Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah, Erdiriyo, pada “FGD Sinergi dan Kolaborasi Program Mendukung Inklusi Keuangan bagi Petani Milenial dan UMK” di Kab Bogor.
Peningkatan pembiayaan petani terus diupayakan oleh pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah. Perluasan akses pembiayaan tersebut dilakukan oleh BNI dan BJB, khususnya bagi kelompok petani di Kabupaten Bogor.
Melalui skema integratif Agree dari Telkom Indonesia, petani dapat mengoptimalkan hasil produksi melalui pengelolaan supply dan demand yang baik, mempermudah penyaluran subsidi, serta mendorong regenerasi petani dengan melahirkan petani milenial.
Sebagai komplementer dari sinergi tersebut, Pupuk Indonesia (PIHC) memberikan pendampingan lengkap hulu-hilir pertanian pada kegiatan off farm dan on farm melalui program Agrosolution, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas petani.
Dalam kegiatan on farm, Pupuk Indonesia menyediakan produk pertanian berkualitas seperti pupuk non subsidi dan obat-obatan tanaman, serta memberi kawalan teknologi dan bimbingan teknis.Sementara dalam kegiatan off farm, Pupuk Indonesia memberikan akses pemodalan bagi petani, akses kepada asuransi, serta jaminan offtaker. Program Agrosolution sendiri dapat meningkatkan hasil tani dari rata-rata 5 hingga 6 ton menjadi 8 hingga 10 ton per hektar.
Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, dalam sambutannya menuturkan bahwa Kabupaten Bogor menjadi sasaran yang tepat untuk mengakselerasi pengembangan petani milenial.
Sebanyak 33% luas wilayahnya atau 98.463 hektar merupakan lahan pertanian dan perkebunan yang memiliki posisi strategis dalam penyedian lahan pertanian dan perlindungan tata air bagi Jabodetabek.
Iwan menuturkan jika pertumbuhan positif sektor pertanian di Kab Bogor harus diiringi pengembangan secara terus menerus agar memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar kedepannya.
Pemantik diskusi pada kegiatan ini dari PT BNI (Persero) Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah BJB (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Pupuk Indonesia Holding Company, PT Mitra Bumdes Nusantara, dan Icon Agry.
Turut hadir pula perwakilan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian, dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat sebagai penanggap diskusi.
Sumber Pupuk Indonesia, edit koranbumn
