Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu dan Minyak Bumi dan kontraktor kontrak kerja sama menyepakati untuk mengawal target produksi siap jual atau lifting tahun depan.
Selain itu, SKK Migas dan kontraktor berkomitmen untuk mencapai target produksi jangka panjang yaitu lifting minyak 1 juta barel per hari pada 2030.
Kesepakatan dan komitmen tersebut terjalin dalam acara 1st CEO Forum 2020 yang diadakan secara virtual oleh SKK Migas dan dihadiri 98 KKKS pada Rabu (23/9/2020).
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan forum ini dilaksanakan sebagai wadah diskusi bersama pimpinan tertinggi KKKS untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan serta berkolaborasi untuk mengasilkan ide sebagai usaha mencapai target produksi yang ditetapkan dalam long term plan produksi 1 juta barel minyak per hari (BOPD) ataupun pencapaian target produksi tahun 2021.
“Dari diskusi yang ada, KKKS antara lain meminta dukungan pada proses perizinan yang masif, juga percepatan komersialisasi agar pengembangan lapangan dapat segera dilakukan, dan transformasi yang dilakukan dengan cepat,” katanya dalam keterangan resminya, Rabu (23/9/2020).
Pemerintah telah menetapkan target lifting minyak sebesar 705 ribu BOPD dan gas sebesar 5.638 juta standar kaki kubik (MMSCFD) untuk 2021.
Dwi menambahkan SKK Migas dan KKKS sepakat mengusahakan produksi migas nasional tahun depan tidak mengalami penurunan sehingga dapat memenuhi target yang ditetapkan.
“Berdasarkan usulan KKKS dalam pre-WP&B [Work Program & Budget] 2021 kami mengidentifikasi perlunya langkah-langkah tambahan agar target lifting itu tercapai. Oleh karena itu SKK Migas tadi mempersilahkan KKKS segera mengajukan rencana tambahan dan akan kami proses lebih cepat. Harapannya mulai awal 2021 semua kegiatan sudah bisa dilaksanakan sehingga target dapat dicapai,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial meminta SKK Migas bersama KKKS untuk bekerja lebih keras mengingat saat ini kondisi masih belum kembali normal.
Dia mengatakan, SKK Migas dan KKKS perlu memiliki pandangan yang sama dan melakukan usaha yang lebih besar untuk dapat menjalankan kegiatan operasional migas yang baik.
Di sisi lain, pemerintah akan menjaga iklim investasi agar tetap kondusif. Hal ini ditunjukkan dengan kebijakan pemberian insentif dalam kegiatan usaha hulu migas yang akan terus diupayakan.
“Dengan adanya insentif-insentif, kami berharap agar para KKKS dapat fokus kepada aktivitas operasional untuk mengisi gap guna mencapai target yang ditetapkan pemerintah,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Hulu Energi (PHE) Budiman Parhusip mengatakan Pertamina memiliki tantangan decline rate yang tinggi karena mengelola lapangan-lapangan tua.
PHE telah mempersiapkan development well, workover, dan well service, termasuk lokasi, rig, dan kontrak-kontrak dengan lebih baik sehingga di awal tahun 2021 sudah bisa melakukan pekerjaan.
“Kami berharap kerja sama yang penuh, sehingga perlaksanaanya menjadi lancar,” ungkapnya.
Sementara itu, Presiden Premier Oil Garry Selbie menyampaikan usaha peningkatan produksi akan menguntungkan negara karena multiplier effect dari usaha-usaha peningkatan produksi tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
Sumber Bisnis, edit koranbumn
