Perusahaan pembiayaan khusus PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF fokus menuntaskan mandat yang diberikan pemerintah, di samping tugas utamanya di bidang pembiayaan sekunder perumahan.
Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengungkap bahwa penugasan khusus yang paling terlihat, yaitu membantu penurunan beban fiskal terkait Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Dukungan pendanaan SMF pada program KPR ‘murah-meriah’ berbunga fixed 5 persen selama 20 tahun ini mencapai 25 persen, sehingga pemerintah hanya menyediakan 75 persen dari total pendanaan FLPP.
“Secara konsisten perseroan akan terus menuntaskan tugas kita dalam menyalurkan FLPP, baik di tengah masa pandemi Covid-19, sampai pascapandemi. Sampai September 2021, kontribusi SMF terkait FLPP mencapai Rp3,08 triliun atau 84.982 unit dari target pemerintah di 157.500 unit,” jelasnya
Selain KPR FLPP, setidaknya ada beberapa mandat lain yang juga menjadi ‘misi’ SMF untuk dituntaskan pada 2021. Antara lain, pembiayaan buat pengembang atau developer lewat kredit konstruksi, serta pembiayaan renovasi rumah bagi masyarakat sektor informal atau non fixed income.
“Kredit konstruksi merupakan upaya SMF ikut mendukung sisi supply sektor perumahan. Adapun pengembangan produk KPR untuk sektor informal diharapkan memberikan akses bagi masyarakat yang memiliki non fixed income untuk dapat memiliki rumah yang layak,” tambahnya.
Selain itu, SMF juga mulai lagi mengucurkan pembiayaan pengembangan homestay di area wisata, pembiayaan renovasi rumah kumuh, serta menjadi pelaksana investasi pemerintah kepada Perum Perumnas dengan nilai penempatan dana Rp650 miliar.
Terkait mandat untuk ikut menyalurkan pembiayaan berkaitan homestay yang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), perseroan telah merealisasikan pembiayaan homestay di Tamansari, Banyuwangi. Pencairan selanjutnya di periode 2021 ini akan dilaksanakan di Sembalun, Banyuwangi dan Sumedang pada kuartal IV/2021.
Adapun, terkait pengembangan Rumah di Daerah Kumuh yang bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), perseroan telah merealisasikan 2 pencairan, yaitu di Lubuk Linggau sebesar Rp2 miliar untuk 31 rumah, serta Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang sebesar Rp1,7 miliar untuk 18 rumah.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
