PT Adhi Karya Tbk (ADHI) telah menyiapkan sejumlah strategi bisnis untuk memperkuat kondisi keuangan perusahaan. Emiten konstruksi plat merah ini pun sedang memperkuat kapabilitas internal serta menyiapkan strategi finansial yang akan berlanjut di tahun depan.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko ADHI, A.A.G. Agung Dharmawan mengungkapkan, hingga periode September 2021, ADHI meraih kontrak baru senilai Rp 11,3 triliun. Angka itu melonjak 82,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 6,2 triliun.
Menurut Agung, aktivitas bisnis ADHI yang dominan berasal dari pembiayaan eksternal menimbulkan selisih yang dalam antara pertumbuhan kontrak baru dibandingkan laba bersih.
“Dari sisi perolehan kontrak baru naik 82,3% namun dari laba bersih kenaikan hanya 10%. Oleh karena itu, guidance yang kami lakukan adalah memperkuat kapabilitas internal, misalnya dari sisi pengurangan biaya atau efisiensi. Kami mengalami perbaikan HPP dan dari sisi Opex,” jelas Agung dalam public expose yang digelar secara virtual, Rabu (17/11).
Sementara itu, Direktur QHSE dan Pengembangan Bisnis Adhi Karya Vera Kirana bilang, ADHI menjalankan sejumlah strategi finansial. Diantaranya dengan menggelar pencatatan umum saham perdana atawa initial public offering (IPO) anak usaha, yakni PT Adhi Commuter Properti (ADCP).
Rencana IPO anak usaha dilakukan bersamaan dengan strategi pengembangan bisnis. Diharapkan, IPO ADCP dapat memperkuat ekuitas Adhi Karya di masa depan.
Kemudian ADHI juga melakukan eksplorasi alternatif skema pendanaan, repackage financing structure anak usaha, strategi project financing, serta asset recycling. Selanjutnya ada Penyertaan Modal Negara (PMN) dan rights issue, efisiensi internal, serta percepatan pembayaran proyek besar.
Vera menyebut, penyelesaian proyek LRT pada tahun depan menjadi bagian dari strategi bisnis ADHI, lantaran bisa menstimulasi penjualan proyek properti Transit Oriented Development (TOD) yang dikembangkan ADCP. Selain itu, ADHI juga merencanakan penerbitan Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) III tahap III.
“ADHI merencanakan penerbitan obligasi PUB III tahap III tahun 2022 sebagai salah satu opsi pendanaan apabila diperlukan. Pada 2022 harapannya ADHI akan mendapatkan PMN dari pemerintah yang akan diikuti oleh rights issue public,” kata Vera.
Entus berharap ADHI bisa menerima tambahan pembayaran sekitar Rp 1,5 triliun pada akhir tahun ini. “Sehingga sisanya yang kurang lebih Rp 3 triliun itu (dibayarkan) di tahun depan,” ujarnya.
Sedangkan untuk proyek LRT, dari nilai proyek Rp 23,3 triliun ADHI sampai saat ini sudah menerima pembayaran sebanyak Rp 13,8 triliun. Entus juga berharap akan ada tambahan pembayaran senilai Rp 1,5 triliun di akhir tahun ini. Sedangkan untuk Rp 4,2 triliun lainnya memang bersifat turn key menunggu penyelesaian Depo dan sebagian stasiun.
“Pembayaran dari kedua proyek ini adalah bekal kami. Dengan selesainya pekerjaan yang menjadi skup Adhi Karya, dan LRT beroperasi, harapannya semua sisa pembayaran bisa diselesaikan,” sebut Entus.
Di sisi lain, pada tahun depan ADHI harus menyelesaikan restrukturisasi utang jatuh tempo dari obligasi dengan nilai sekitar Rp 4 triliun. ADHI pun berharap bisa mendapatkan dana dari PMN senilai Rp 1,9 triliun di 2022, yang berlanjut ke rights issue
Entus bilang, penggunaan dana PMN akan dialokasikan untuk penyertaan modal di beberapa proyek investasi, seperti jalan tol Solo-Yogyakarta, Yogyakarta-Bawen, dan proyek Karian. “Sisa dana rights issue-nya akan dipakai sebagian untuk modal kerja. Sebagian tambahan pengerjaan investasi di proyek yang kami miliki,” sambung Entus.
Selain itu, ADHI juga akan menjajaki pembiayaan lewat Indonesia Investment Authority (INA) atau Sovereign Wealth Fund (SWF), untuk pendanaan di proyek-proyek yang sedang berjalan.
“Jadi ke depan, kami juga akan melihat dari sisi SWF dalam pembiayaan dan pemenuhan kebutuhan investasi ADHI,” pungkas Entus.
Sumber Kontan, edit koranbumn
