Pemerintah melakukan reformasi penganggaran di tengah menghadapi pandemi Covid-19. Semua lini dikembangkan salah satunya dari sisi fiskal baik itu penerimaan, belanja, dan pembiayaan negara.
Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suminto mengatakan bahwa untuk saat ini pemerintah masih sulit mengembangkan penerimaan dari sisi perpajakan.
“Ini karena ekonomi baru mulai akan kembali berjalan. Sehingga fokus kita dari sisi belanja, yaitu bagaimana kita meningkatkan kualitas belanja,” katanya pada diskusi virtual, Selasa (6/3/2021).
Bukan belanja saja, Suminto menjelaskan bahwa pemerintah juga perlu melakukan reformasi sistem anggaran agar lebih inklusif, berkelanjutan, dan produktif.
Begitu pula dari sisi pembiayaan. Saat ini dengan terbentukan Indonesia Investment Authority (INA), diharapkan bisa menciptakan sumber baru.
INA membuat sistem pembiayaan Indonesia berubah dari berbasis utang (leverage base) menjadi penanaman modal (equity base). Hal ini adalah salah satu bentuk reformasi dari pembiayaan negara.
“Itu melengkapi reformasi pembiayaan yang sudah berjalan seperti kita mengembangkan public private partnership [kemitraan pemerintah swasta] dalam konteks pembiayaaan yang inovatif dan sustain,” jelasnya.
Di tengah pandemi, reformasi penganggaran memiliki setidaknya lima tantangan. Semuanya adalah ruang fiskal terbatas, belanja cukup besar, hasil kurang optimal, belanja operasional kurang efisien, dan kebutuhan untuk program prioritas besar.
Langkah yang dilakukan untuk mengatasi itu adalah dengan zero based budgeting (penganggaran tak bersisa). Caranya dengan efisiensi birokrasi, fokus program prioritas, dan mengantisipasi belanja.
Substansi dari reformasi ini adalah untuk penguatan perencanaan dan penganggaran serta kontrol kualitas terhadap program prioritas.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
