Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tambang atau MIND ID memperkirakan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun pajak pada tahun ini akan mencapai sekitar Rp10 triliun—Rp11 triliun.
Direktur Utama MIND ID Orias Petrus Moedak menyampaikan bahwa perkiraan itu didasarkan dari kondisi pada kuartal I/2019. Sepanjang 3 bulan pertama tahun ini kontribusi PNBP dan pajak MIND ID mencapai Rp2,37 triliun. Jumlah itu terdiri dari Rp1,49 triliun PNBP dan Rp876 miliar.
“Kami perkirakan ini akan flat di level ini sampai dengan akhir tahun, jadi akhir tahun kontribusi mencapai sekitar Rp10 triliun—Rp11 triliun, jadi ada penurunan,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, di Jakarta, Selasa (30/6/2020).
Dia menyampaikan bahwa penurunan ini akan melanjutkan tren yang sudah terjadi sejak 2019. Pada tahun lalu, kontribusi PNBP dan Pajak MIND ID turun dari Rp38,2 triliun menjadi Rp22,91 triliun.
Dia menjelaskan perseroan memperkirakan kondisi ini akan terus berlanjut hingga akhir tahun seiring tren harga komoditas maupun permintaan yang masih lemah. Tren ini terjadi hampir pada seluruh harga komoditas yang diproduksi MIND ID.
“Contohnya di batu bara terjadi penurunan juga, ini terkait pemakaian listrik yang memang ada penurunan demand dari PLN, sehingga produk Bukit Asam juga turun, selain juga karena ada penurunan harga batu bara secara global,” jelasnya.
Di sisi lain dia mengatakan bahwa kontribusi dari PT Freeport Indonesia (PTFI) diperkirakan baru akan didapatkan pada 2021. Sepanjang 2019—2020, lanjutnya, belum ada arus kas penerimaan dari Freeport.
“Dia akan beri pada 2021 dan seterusnya, nah ekspektasi kami sesuai dengan perencanaan, dua tahun ini akan nol dari freeport, tapi investasi ini akan menghasilkan,” jelasnya.
Dengan perkiraan harga tembaga dan tingkat produksi yang sama dengan 2018, pada 2021 MIND ID akan mengantongi dividen senilai US$350 juta. Kontribusi itu akan meningkat pada 2023 menjadi US$1 miliar.
Perseroan menyatakan telah menyiapkan sejumlah strategi efisiensi untuk menjaga performa MIND ID. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan efisiensi di level anak usaha.
Dia menjelaskan besaran efisiensi biaya operasional mencapai sekitar 15 persen hingga 20 persen. Besaran efisiensi berbeda-beda, tergantung kondisi masing-masing anak usaha.
Namun, dia menegaskan bahwa perseroan sejauh ini menghindari efisiensi dengan mengorbankan tenaga kerja. Hingga saat ini, MIND ID masih menghindari opsi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), meski peluang itu akan kembali dievaluasi pada semester II/2020.
“Juli ini kami akan menghitung, seandainya keadaan semakin buruk kami akan review, [efisiensi] dari sisi tunjangan atau gaji. Tapi kami optimistis keadaan ke depan akan membaik,” ujarnya.
Selain itu, dia mengatakan bahwa perseroan memiliki posisi kas yang cukup tebal untuk menghadapi kondisi saat ini. Menurutnya, saat ini perseroan memiliki kas dan setara kas senilai Rp42 triliun.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
