PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) mencatatkan kinerja keuangan positif, didorong dengan pertumbuhan aset yang progresif. Pada tahun 2019, aset Hutama Karya tercatat sebesar Rp93,51 triliun dan pada akhir tahun 2023 menjadi Rp169,73 triliun, meningkat hingga Rp76,22 triliun atau setara 81,51%. Ini menjadikan Hutama Karya sebagai satu–satunya BUMN dengan aset jumbo pada Klaster Infrastruktur.
Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, menyebutkan bahwa Menteri BUMN, Erick Thohir bersama dengan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko, Nawal Nely merilis laporan keuangan gabungan 65 BUMN pada Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR pada Maret lalu. Dalam paparan tersebut, peningkatan aset yang konsisten ini berhasil mengantarkan Hutama Karya ke posisi ke-10 dengan aset terbesar di seluruh BUMN.
“Aset Hutama Karya tumbuh progresif selama lima tahun terakhir yakni Rp93,51 triliun pada 2019, Rp114,11 triliun pada 2020, Rp132,92 triliun pada 2021, Rp156,32 triliun pada 2022, dan mencapai Rp169,74 triliun pada 2023,” ungkapnya.
Peningkatan aset ini sejalan dengan peningkatan kinerja keuangan lainnya di tahun 2023 (YoY), seperti laba bersih yang melonjak signifikan hingga 521% mencapai Rp1,87 triliun. Total ekuitas juga mencatat kenaikan sebesar 35,96%, menjadi Rp116,63 triliun. Pendapatan perusahaan meningkat sebesar 11,81% menjadi Rp26,93 triliun, sementara kontrak baru mengalami pertumbuhan impresif sebesar 55,51%, mencapai Rp30,88 triliun. Di sisi lain, total liabilitas perusahaan berhasil dikurangi sebesar 24,70%, turun dari Rp70,54 triliun pada 2022 menjadi Rp53,12 triliun pada 2023, yang sebagian besar didukung oleh langkah strategis asset recycling.
Lebih lanjut Adjib juga menjelaskan di Semester I Tahun 2024, aset Hutama Karya masih terus bertumbuh menjadi Rp188,78 triliun (unaudited) atau meningkat sebesar Rp42,19 triliun dengan persentase pertumbuhan sekitar 28,78% dari periode yang sama di tahun 2023 (Y-o-Y).
Pertumbuhan aset ini dipengaruhi oleh berbagai faktor strategis, termasuk keterlibatan proyek-proyek dari Pemerintah, seperti pada proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, penerimaan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk penugasan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), penambahan Hak Konsesi Jalan Tol JTTS, dan transaksi asset recycling Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar dan Medan Binjai.
Hingga saat ini, Hutama Karya telah membangun JTTS sepanjang ±1.235 km, termasuk dengan jalan tol dukungan konstruksi. Untuk ruas tol Konstruksi 390 km dan 845 km ruas tol Operasi. Per tahun 2024, sejumlah ruas JTTS yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) meliputi Jalan Tol Indrapura – Kisaran Seksi I Indrapura – Lima Puluh (15,6 km); Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat Seksi 1 Tebing Tinggi – Indrapura (28 km); Jalan Tol Bangkinang – Pangkalan Seksi Bangkinang – XIII Koto Kampar (24,7 km); Jalan Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 2 Seulimeum-Jantho (6 km) Seksi 3 Jantho – Indrapuri (16 km), Seksi 5 (Blang Bintang–Kuto Baro (8 km), Seksi 6 Kuto Baro–Baitussalam (5 km); dan Jalan Tol Ruas Binjai – Langsa Seksi 2 Stabat – Tanjung Pura (26,2 km); dan Jalan Tol Ruas Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat Seksi 3 – 4 Tebing Tinggi – Serbelawan – Sinaksak (45,6 km).
Dengan beroperasinya ruas JTTS, Hutama Karya mencatat pertumbuhan trafik yang signifikan. Pada tahun ini, tercatat rata-rata 239.905 kendaraan perhari melewati Jalan Tol Hutama Karya, dan pada Semester I 2024, terdapat peningkatan trafik sebesar 14,8% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023. Data ini mencakup seluruh jalan tol yang dikelola oleh Hutama Karya, baik yang terletak di Jalan Tol Trans Sumatra maupun di JORR-S dan Akses Tanjung Priok.
Kehadiran jalan bebas hambatan di Pulau Andalas tidak hanya menjadi faktor utama dalam peningkatan aset Hutama Karya, namun berdampak positif bagi peningkatan konektivitas yang berkontribusi pada efisiensi ekonomi serta penurunan biaya logistik terhadap PDB yang terkait dengan daya saing produk domestik.
“Keberhasilan Hutama Karya dalam mencatatkan pertumbuhan aset yang luar biasa ini tidak terlepas dari dukungan kebijakan Pemerintah melalui Kementerian BUMN dan sinergi yang kuat dengan stakeholder lainnya. Sebagai bagian dari komitmen kami untuk menjaga dan mengelola aset Hutama Karya, kami menerapkan prinsip Good-Corporate-Governance (GCG), memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas,” ujar Adjib Al Hakim.
Transformasi yang telah dijalankan dalam lima tahun terakhir adalah awal dari perjalanan panjang yang akan membawa Hutama Karya menjadi lebih kuat dan siap bersaing di tingkat global. Dengan aset yang terus bertumbuh, Hutama Karya berkomitmen untuk memberikan kontribusi lebih besar dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.
