PERURI bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar kegiatan bertajuk “Penyelarasan Program Kerja PERURI terhadap Rencana Strategis BPS” di Kantor PERURI Jakarta. Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi strategis guna mendukung percepatan data-driven economy melalui penguatan infrastruktur data nasional yang semakin tangguh, akurat, dan aman.
Diskusi antara PERURI dan BPS membahas berbagai potensi sinergi, mulai dari integritas data statistik hingga kesiapan infrastruktur digital dalam menyongsong era big data. Melalui kolaborasi ini, kedua institusi berkomitmen menghadirkan tata kelola data yang lebih terpercaya dan mendukung transformasi digital nasional.
Direktur Utama PERURI, Dwina Septiani Wijaya, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam membangun fondasi data-driven economy. “Kami memandang BPS sebagai mitra kunci dalam memastikan kebijakan pemerintah berbasis data yang valid dan terintegrasi. Melalui pertemuan ini, kami berharap langkah dan program kerja PERURI semakin selaras dengan rencana strategis BPS dalam memperkuat pilar kedaulatan data dan transformasi digital nasional,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, menekankan bahwa kegiatan statistik kini menjadi instrumen utama dalam mengukur indikator pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045. BPS bertanggung jawab mengoordinasikan 10 indikator sasaran visi Indonesia Emas 2045 serta 45 indikator utama pembangunan, didukung oleh 539 satuan kerja dan berbagai kegiatan statistik setiap tahun, termasuk Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), dan persiapan Sensus Ekonomi 2026.
BPS juga memperkuat transformasi digital melalui sistem FASIH (Flexible Authentic Survey Instrument Harmony), Data Center tersertifikasi ISO 27001:2022, aplikasi AllStats, Pojok Statistik di 171 perguruan tinggi, serta Program Desa Cantik yang telah menjangkau lebih dari 2.400 desa.
Sementara itu, PERURI memasuki fase transformasi baru melalui amanat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 yang menetapkan PERURI sebagai penyelenggara GovTech Indonesia. Dengan peran ini, PERURI bertanggung jawab membangun dan mengelola aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terpadu lintas instansi, sekaligus memastikan keamanan, keaslian, dan integritas data di seluruh sektor pemerintahan dan layanan publik.
Sinergi yang disusun PERURI dan BPS diarahkan pada penguatan integritas data di seluruh rantai bisnis statistik, mulai dari pengumpulan, pengolahan, hingga diseminasi. Fokus kolaborasi mencakup:
Pengamanan publikasi BPS agar dokumen yang diakses masyarakat merupakan rilis resmi dan tidak dimodifikasi.
Otentikasi data mikro untuk memastikan data yang diterima peneliti berasal dari sumber tunggal (DMS BPS).
Penguatan keamanan sistem internal seperti FASIH dan Data Center BPS.
Integrasi pada Sensus Ekonomi 2026 yang akan mencatat aktivitas usaha nasional dalam volume data digital terbesar sepanjang sejarah.
Kolaborasi PERURI dan BPS diharapkan menjadi model kerja sama strategis yang menggabungkan keahlian PERURI dalam digital security dan kapasitas BPS sebagai produsen data resmi negara. Dengan kapabilitas yang saling melengkapi, kedua institusi siap memperkuat ekosistem data nasional yang berdaulat, terpercaya, dan terintegrasi menuju Indonesia Emas 2045.
