Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus berupaya mendorong pertumbuhan pembiayaan dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19. Per Juni 2021, kredit perbankan sudah mulai tumbuh positif sebesar 0,59% secara year on year (YoY).
Wimboh Santoso, Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, pembiayaan perbankan saat ini didorong ke sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja, berorientasi ekspor, dan mendukung UMKM.
Upaya mendorong kredit di segmen UMKM dilakukan dengan melakukan program klastering. Dengan program ini, bank tidak lagi menganalisis calon debitur secara individual tetapi dalam bentuk ekosistem mulai dari petani, industi pengolahannya, pedagang yang menjadi offtakernya, bisnis proses berikutnya jika memang merupakan komoditas yang perlu diproses lagi, hingga proses ekspor jika produknya ditujukan untuk ekspor.
“Pembiayaan klastering ini menjadi prioritas saat ini dan sedang dilakukan pilot project di 13 lokasi di Indonesia. Dengan klastering ini maka risiko aka lebih termitigasi. Kalau bank menganalisis calon nasabah secara individu sekarang akan sulit diproses,” kata Wimboh dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Jumat (6/8).
Adapun proyek percontohan untuk pembiayaan klastering ini diantaranya ada klaster Oku Timur, Klaster Jaring di Malang, dan Klaster Petani Jaya di Lampung. Wimboh bilang, pihaknya bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam proyek percontohan tersebut dan juga melibatkan perbankan.
Selain itu, OJK juga terus memantau perkembangan debitur korporasi. Ada 200 korporasi besar yang selalu dimonitoring setiap bulannya. Pasalnya, kredit korporasi hingga Juni 2021 masih terkontraksi 2,02%. Sedangkan kredit UMKM sudah tumbuh 2,35%, segmen ritel naik 1,96% dan kredit konsumsi tumbuh 20,31%. Kontraksi di korporasi ini membuat kredit secara keseluruhan hanya mampu tumbuh 0,59%.
Wimboh mengatakan, sebanyak 10 debitur korporasi terbesar mengalami penurunan baki debet kredit sebesar 15,5% sejak Maret 2020 menjadi Rp 381,6 triliun. Bahkan ada debitur yang likuiditasnya longgar malah melunasi kreditnya. Hal ini, menurutnya, karena mereka sangat bergantung pada market domestik dan sangat terkait dengan mobilitas masyarakat.
Sementara, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, KSSK telah mengeluarkan paket kebijakan terpadu untuk mendorong kredit perbankan. Dari sisi penawaran, likuiditas dipastikan tetap longgar, suku bunga kredit didorong turun dan membuat relaksasi restrukturisasi kredit. Sementara dari sisi permintaan, KSSK mendorong pemulihan sektor usaha melalui insentif fiskal dari pemerintah. Insentif sudah dikeluarkan untuk mendorong pertumbuhan kredit otomotif dan properti.
Ke depan, kata Perry, fokus KSSK adalah mendorong pembiayaan kepada UMKM dan sektor-sektor prioritas yang bisa mempercepat pemulihan ekonomi. Untuk sektor UMKM, BI telah mengeluarkan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM). “Pembiayaan inklusif ini merupakan pembiayaan dari bank kepada UMKM dan juga kepada korporasi yang menjadi offtaker kelompok usaha atau klatering,” ujarnya.
Selain itu, kata Perry, kebijakan juga dikeluarkan agar perbankan bisa menyalurkan kredit dengan cepat pada UMKM. Saat ini, tidak semua bank memiliki keunggulan dalam menyasar UMKM sehingga BI akan membuka ruang agar bank bisa bermitra dengan lembaga lain yang memiliki keahlian dalam melakukan pembiayaan ke segmen tersebut.
Kebijakan ketiga yang sedang dipersiapkan BI adalah pembiayaan inklusif bisa dibiayaan tidak hanya lewat kredit tetapi bisa dnegan penerbitan sekuritas-sekuritas, bisa dalam bentuk SBN, obligasi korporasi, atau sekuritas lain. “Ini akan kami sampaikan pada waktunya. Kami akan koordinasi dengan KSSK supaya bisa mengatasi sisi permintaan dan penawaran untuk mendorong pembiayaan ini,” kata Perry.
Sumber Kontan, edit koranbumn
