Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo, melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Desa Cileunyi Wetan, Rabu (6/8). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung implementasi dan capaian awal Program Prioritas Pemerintah, yakni pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa.
Program KDMP/KKMP merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inisiatif ini juga merupakan bagian dari Asta Cita Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, dengan tujuan memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan dan mendorong pemerataan pembangunan desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
Dalam kunjungannya, Kartika menyampaikan bahwa keberadaan KDMP yang didukung oleh BUMN telah meningkatkan ketersediaan berbagai bahan kebutuhan pokok. Pos Indonesia, misalnya, berperan aktif dalam mendukung logistik sehingga distribusi gas, beras, dan pupuk menjadi lebih terjangkau.
“Pupuk yang diberikan kepada petani kini tidak diperjualbelikan kembali, dan petani dapat melakukan panen dua kali setahun. Sementara itu, Bulog menyediakan beras dengan margin tertentu yang bisa didapatkan KDMP/KKMP dan harga beras yang akan dijual ke masyarakat sebesar Rp12.500,- per kg,” ujar Kartika.
Sebagai tonggak penting, pada 21 Juli 2025 Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan kelembagaan lebih dari 80.000 KDMP/KKMP secara nasional di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. KDMP/KKMP dibentuk melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) di tingkat desa/kelurahan, termasuk untuk menyepakati proposal bisnis dan besaran pinjaman koperasi kepada bank.
Model bisnis KDMP/KKMP dikembangkan dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal dan mengintegrasikan koperasi ke dalam ekosistem BUMN. Ekosistem tersebut mencakup:
· Layanan perbankan dan inklusi keuangan melalui Agen Laku Pandai (BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI)
· Distribusi gas LPG subsidi (Pertamina Patra Niaga)
· Penyediaan pupuk subsidi dan non-subsidi (Pupuk Indonesia)
· Stabilisasi harga pangan melalui beras SPHP (BULOG)
· Layanan logistik (Pos Indonesia)
· Penyediaan sembako (ID Food)
· Layanan kesehatan dan obat-obatan (Kimia Farma)
· Dukungan sistem digital koperasi (Telkom Indonesia)
Kepala desa atau lurah setempat memegang peranan penting sebagai pengawas koperasi, termasuk dalam mendukung legalisasi, pengembangan SDM, serta memastikan tata kelola dan kinerja koperasi berjalan secara efektif.
“Keuntungan dari program ini sepenuhnya dialokasikan untuk koperasi. Koperasi juga menyediakan stok minyak goreng dan komoditas lainnya, serta skema pinjaman yang disesuaikan dengan siklus perdagangan koperasi melalui Himbara. Pinjaman modal kerja diberikan berdasarkan arus kas aktivitas koperasi,” jelas Kartika.
Ia menambahkan, kepala desa bersama perbankan Himbara turut berperan aktif dalam memantau pelaksanaan program secara kolektif. Semua pembiayaan disalurkan melalui mekanisme yang legal dan sesuai prosedur, sementara pihak bank melakukan penyesuaian pembiayaan berdasarkan data kebutuhan riil yang dihimpun dari koperasi.
Dari sisi pembiayaan, Pemerintah Pusat memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan nasional melalui skema penempatan dana pemerintah. Dengan demikian, bank memperoleh dana murah untuk disalurkan kepada koperasi. Fasilitas pinjaman bagi setiap KDMP/KKMP memiliki plafon hingga Rp3 miliar, dengan suku bunga 6% efektif per tahun, jangka waktu pinjaman selama 6 tahun, dan masa tenggang (grace period) selama 6–8 bulan. Proses kredit tetap melalui due diligence yang ketat untuk memastikan dana digunakan secara efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi desa dan kelurahan.
Melalui kunjungan ini, Wakil Menteri BUMN menyampaikan harapan agar media dapat menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan dampak nyata Program KDMP/KKMP kepada masyarakat luas, serta mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat pemerataan ekonomi dan pembangunan nasional dari desa.
