Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan, pihaknya memprediksi ekonomi Indonesia pada tahun ini akan tumbuh berkisar 4,5% hingga 5,5% year on year (yoy) dengan titik tengah sebesar 5% yoy.
Proyeksi itu masih sama dengan prediksi sebelumnya, meski Badan Pusat Statistis (BPS) telah merilis pertumbuhan ekonomi 2020 minus 2,07% yoy. Pencapaian ini, lebih rendah prediksi pemerintah yakni minus 1,7% sampai minus 2,2% secara tahunan, secara rata-rata yakni 1,95% yoy.
“Pertumbuhan ekonomi akan meningkat di rentang 4,5%-5,5% pada 2021.Ini sejalan dengan prediksi beberapa institusi internasional terhadap pertumbuhann ekonomi di tahun ini,” kata Suahasil dalam acara bertajuk Indonesia Economic Outlook 2021, Senin (8/2).
Suahasil mengatakan agar pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa pulih, otoritas fiskal telah menganggarkan dana sebesar Rp 619,83 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 yang dialokasikan dalam lima program.
Pertama, penanganan kesehatan termasuk vaksinasi Rp 124,96 triliun. Kedua, perlindungan sosial Rp 148,66 triliun. Ketiga, program prioritas kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemda Rp 141,36 triliun.
Keempat, dukungan Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM), korporasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rp 157,57 triliun. Kelima insentif usaha dalam bentuk perpajakan Rp 47,27 triliun.
“Untuk memastikan pemulihan ekonomi bisa terjadi di Indonesia. Kita berharap, ekonomi akan berlanjut membaik di 2021,” ujar Suahasil.
Kendati demikian, Suahasil menyampaikan ada empat faktor yang akan mempengaruhi proyeksi pertumbuhan ekonomi di 2021. Pertama, penularan virus corona masih eskalatif baik secara global dan lokal.
Kedua, program vaksinasi mulai berjalan. Suahasil bilang vaksinasi menjadi faktor positif menekan penularan dan pengembalian confidence masyarakat untuk kembali melakukan aktivitas ekonomi.
Ketiga, APBN 2021 ekspansif dan difokuskan untuk melanjutkan penanganan pandemi dan memperkuat pemulihan ekonomi melalui realokasi dan belanja produktif serta penguatan program PEN.
Keempat, implementasi reformasi struktural melalui aturan turunan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pembentukan Indonesia Investment Authority (INA). Hal ini dapat mendorong ease of doing business, penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat investasi pada periode pemulihan ekonomi.
Sumber Kontan, edit koranbumn
