Emiten BUMN karya PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) berencana melakukan divestasi sebanyak empat ruas tol pada 2023. Beberapa calon investor pun disebut sudah menyatakan minat terhadap ruas tol tersebut.
SVP Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengatakan rencana aksi korporasi tersebut disambut baik oleh beberapa calon investor potensial. Waskita bahkan sedang dalam proses diskusi dan negosiasi dengan para calon investor tersebut.
Dia mengatakan beberapa ruas tol yang siap untuk dilepas sahamnya adalah ruas tol Pemalang–Batang di Jawa Tengah, dan juga ruas tol Kualanamu–Tebing Tinggi–Parapat di Sumatera Utara.
Selain itu, dia juga menyebut ada dua ruas tol lainnya yang akan didivestasi. Akan tetapi, dia enggan memberikan informasi lebih lanjut.
“Dari 4 ruas tol tersebut, Waskita menargetkan untuk dapat menyelesaikan 2 aksi korporasi pelepasan sahamnya pada 2023,” ujar Ermy kepada Bisnis, Senin (26/6/2023).
Lebih lanjut, dia mencontohkan ruas tol Pemalang–Batang sudah diminati oleh beberapa calon investor potensial. Waskita melalui PT Waskita Tol Road memiliki 60 persen kepemilikan pada PT Pemalang Batang Toll Road.
Waskita pun menargetkan aksi divestasi saham jalan tol Pemalang–Batang tersebut dapat terlaksana pada semester II/2023. Kemudian, Waskita juga menargetkan divestasi ruas tol Kualanamu–Tebing Tinggi–Parapat juga dapat terlaksana pada waktu yang sama.
“Waskita dalam proses diskusi dan negosiasi dengan para calon investor potensial tersebut,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Miftachul Munir mengatakan rencana divestasi Waskita di ruas Jalan Tol Pemalang-Batang masih terganjal oleh penyesuaian tarif yang tertunda.
Dia menyebut Indonesia Investment Authority (INA) selaku pembeli masih menunggu penyesuaian tarif di Jalan Tol Pemalang Batang. Jika mengacu jadwal penyesuaian tarif, maka seharusnya sudah dilakukan pada Februari 2023 setelah terakhir disesuaikan pada 2021.
“Pemalang-Batang, sama tahun ini juga cuma itu terkendala karena masalah kenaikan tarif belum ada persetujuan karena kemarin ada isu pemenuhan standar pelayanan minimum,” katanya di Jakarta, Rabu (24/5/2023).
Sumber Bisnis, edit koranbumn
