Masyarakat Indonesia semakin meminati investasi. Ini terbukti dari hasil sejumlah studi yang dilakukan.
Melansir Kompas.com, sejumlah studi menunjukan pandemi Covid-19 membuat minat masyarakat, khususnya kalangan milenial, untuk mulai berinvestasi semakin meningkat.
Ketidaktahuan masyarakat terhadap produk-produk investasi yang diawasi oleh regulator menjadi salah satu penyebab masih adanya korban investasi bodong.
Untuk mencegah jatuhnya korban baru, regulator-regulator produk investasi, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), kerap kali mengingatkan kepada masyarakat untuk mengecek terlebih dahulu legalitas produk serta perusahaan yang menawarkan kepada otoritas yang mengaturnya.
Saat ini, masih terdapat sejumlah orang yang berpikir bahwa produk-produk investasi sepenuhnya diatur dan diawasi oleh OJK. Padahal, OJK hanya mengatur dan mengawasi produk investasi berkaitan dengan efek yang diperjualbelikan di pasar modal dan yang disediakan oleh lembaga jasa keuangan.
“OJK mengawasi kegiatan investasi yang bekaitan dengan efek yang diperjualbelikan di pasar modal serta produk dan layanan jasa keuangan yang disediakan oleh lembaga jasa keuangan yang berizin OJK,” ujar Juru Bicara OJK, Sekar Putih Djarot, dalam unggahan akun Instagram resmi OJK, Jumat (4/3/2022).
Adapun produk-produk investasi yang diawasi oleh OJK antara lain adalah saham, reksa dana, obligasi, sukuk, exchange trade fund (ETF), derivatif, securities crowdfunding, fintech peer to peer lending.
“Dan produk investasi lainnya dari lembaga jasa keuangan yang berizin OJK,” kata Sekar.
Sementara itu, produk-produk investasi yang berkaitan dengan pasar keuangan dan pasar spot, seperti kripto, trading emas, trading forex, trading valas, hingga produk berjangka komoditi pengawasan dan pengaturannya dilakukan oleh Bappebti.
Setelah mengetahui jenis-jenis produk yang diatur, masyarakat diminta untuk mengecek legalitas produk ke masing-masing regulator terkait, agar terhindar dari investasi bodong.
“Jika tidak terdaftar atau tidak berizin di Indonesia maka ilegal. Waspada terhadap tawaran investasi dengan iming-iming keuntungan besar dan cepat kaya,” ucap Sekar.
Sumber Kompas, Kontan edit koranbumn
