Home / Berita / Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemprov Jateng dan Perum Bulog

Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemprov Jateng dan Perum Bulog

Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP dan Direktur Utama Bulog Budi Waseso membuat terobosan untuk memutus mata rantai distribusi beras. Keduanya meluncurkan operasi pasar gaya baru yang langsung menyediakan beras murah kualitas medium ke masyarakat di desa.

Peluncuran beras murah ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Jateng dan Perum Bulog di Kamis (22/11) di Gedung Gradhika, Gubernur Jawa Tengah.

“Selama ini perjalanan beras dari petani ke konsumen melewati delapan tahap. Kita potong itu, jadi masyarakat bisa membeli beras lebih terjangkau dengan kualitas yang baik,” kata Ganjar.

Dengan konsep itu, bebernya, harga beras bisa ditekan. Di pasar, harga beras kualitas medium per kilogramnya bisa mencapai Rp 10 ribu bahkan Rp 11 ribu. Melalui cara baru ini, Bulog menetapkan harga antara Rp 8.500 sampai maksimal Rp 9.000 per kilogram.

“Kalau Jateng berhasil akan dilanjutkan seluruh Nusantara. Saya minta seminggu ini kita geber lalu evaluasi sehingga didapatkan pola yang semakin bagus,” tegas mantan anggota DPR RI ini.

Menurutnya, operasi pasar biasa seringkali tidak efektif karena beras langsung dibeli tengkulak sehingga masyarakat sasaran tidak menikmati. Operasi pasar ke desa akan menjadi gaya baru. Jawa Tengah menjadi pionirnya, bekerja sama dengan kepala desa. Dalam hal ini Bulog akan langsung mendistribusikan beras ke kios, warung, koperasi, atau badan usaha milik desa (BUMDes).

Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengungkapkan sumber beras yang didistribusikan menggunakan cadangan beras pemerintah. Buwas, sapaan akrabnya, menyebut cadangan beras saat ini mencapai 1,2 juta ton. Ia menargetkan 700 ribu ton bisa diserap di Jateng.

“Setidaknya lima ribu ton perhari bisa langsung kita drop ke desa-desa,” tegasnya.

Ditambahkan, konsep beras murah ini hampir sama dengan operasi pasar, dengan tujuan menytabilkan harga. Namun operasi pasar biasa dilaksanakan di pasar-pasar utama di setiap daerah.

Pemilihan Jateng ini menurut Buwas, karena provinsi yang dipimpin Ganjar telah menjadi daerah percontohan terkait keberhasilannya dalam pengendalian pangan nasional. Terbukti, untuk kali ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan TPID terbaik secara berturut-turut dari tahun 2015 sampai dengan 2017.

“Maka saya tetapkan pilot project di Jateng. Saya yakin berhasil dan pasti akan menyebar ke lain daerah,” katanya.

Dalam acara penandatanganan kesepakatan tersebut hadir pula Kades se-Jateng. Salah satunya Saifuddin, Kades Bener, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Dia merasa bersyukur dengan inovasi operasi beras itu karena diyakini bakal mengeliminasi pedagang-pedagang nakal yang dia sebut sebagai ‘pemain’.

“Nanti saya akan menggerakkan RT dan RW. Operasi pasar nantinya bisa menggunakan dengan pembagian kupon bazar,” jelasnya.

Di wilayahnya Saifuddin, terdapat sekitar 2.000 kepala keluarga dari berbagai kalangan. Untuk operasi pasar ini, dia mengaku tidak membatasi dan mempersilakan siapapun bisa menjangkau.

“Untuk tahap awal nanti sepertinya saya akan minta sekitar tiga ton. Kemungkinan bisa bertambah di tahap selanjutnya. Kita lihat kondisi di masyarakat nanti. Tapi operasi pasar ini bagus banget,” katanya.

Sumber Situs Web Prov Jateng

Check Also

PNM Rencana Terbitkan Saham Baru PNM Investment Management

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM mempertimbangkan penerbitan saham baru PT Permodalan Nasional Madani …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *