Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah membentuk holding BUMN Panas Bumi (Geothermal). Rencananya holding tersebut akan diisi oleh tiga perusahaan plat merah yang selama ini menggarap bidang pengembangan dan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP).
Ketiganya adalah PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), PT Geo Dipa Energi (Persero), dan PT PLN Geothermal. Wakil Menteri I BUMN Pahala Mansury mengkonfirmasi pembentukan holding panas bumi tersebut.
“Kami memang memiliki rencana untuk menggabungkan aset geothermal dari ketiganya. Institusi gabungan nanti akan dimiliki bersama Pertamina, PLN dan pemerintah sehingga bisa diperoleh sinergi yang optimal,” kata Pahala
Dengan begitu, akan ada integrasi dari keunggulan pengembangan (drilling), transmisi energi ke pengguna, maupun dari sisi pendanaan. Lebih lanjut, Pahala mengklaim bahwa holding ini akan menjadi perusahaan dengan kepemilikan kapasitas PLTP terbesar di dunia.
“Gabungan perusahaan geothermal akan menjadi terbesar di dunia dalam installed capacity pembangkit geothermal. Ini merupakan inisiatif pengembangan baru dan terbarukan,” sambung Pahala.
Sayangnya, dia belum membeberkan tahapan yang sedang berjalan dalam pembentukan holding tersebut. Pahala pun masih enggan membuka siapa induk usaha holding panas bumi BUMN ini.
Yang pasti, pembahasan terkait pembentukan holding ditarget rampung tahun ini. “Iya, 2021,” ungkapnya.
Dihubungi terpisah, pembentukan holding BUMN panas bumi juga mendapatkan dukungan dari Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API). Ketua API Priyandaru Effendi menyampaikan bahwa penggabungan ketiga perusahaan tersebut akan memudahkan rencana pengembangan panas bumi. Termasuk mengoptimalkan sumber daya manusia dan menambah modal kerja untuk keberlanjutan bisnis.
Holding pun dinilai bisa mengakselerasi target-target yang penugasan dari pemerintah ke BUMN. “Menjalankan misi pemerintah untuk mengoptimalkan dan mempercepat pengembangan panas bumi sebagai bagian dari program ketahanan dan kemandirian energi,” ujar Priyandaru.
Dari sisi iklim usaha dan investasi, pembentukan holding BUMN panas bumi pun dinilai akan tetap menjaga fairness dengan para pengembang swasta. “Justru memudahkan mereka (BUMN) untuk berkompetisi,” kata Priyandaru.
Sinergi aset dan potensi
Merujuk pada pemberitaan Kontan.co.id sebelumnya, pada awal Januari 2021 lalu, PT PLN Gas & Geothermal (PLN GG) pun telah menjalin kerjasama dengan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dalam joint study untuk pengembangan PLTP. Lokasi yang akan dilakukan kajian untuk pengembangan di wilayah kerja PGE, khususnya di Area Ulubelu (Lampung) dan Area Lahendong (Sulawesi Utara).
Sampai tahun 2020, PLN GG telah berkontribusi dalam counterpart bersama dengan melakukan percepatan pengembangan 11 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) di Ungaran, Wilis, Cisolok Sukarame, Kapahiang, Danau Ranau, Gn Geurodong, Atadei, Songa Wayaua, Oka Ile Ange, Gn Sirung, dan Talaga Ranu. Termasuk WKP Eksisting, Tangkuban Perahu, Ulumbu dan Mataloko dengan total potensi mencapai 305 Megawatt (MW).
Untuk PT Geo Dipa Energi (Persero), merujuk pada situs resminya, tercatat bahwa saat ini 94,5% saham Geo Dipa dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan 5,5% sisanya dimiliki olehh PLN. Geo Dipa memiliki sejumlah lapangan panas bumi eksisting, yakni Dieng yang mengoperasikan kapasitas 60 MW.
Rencananya akan ada peningkatan kapasitas sebesar 55 MW melalui proyek Dieng 2 dan 3. Wilayah kerja Dieng sendiri memiliki potensi energi panas bumi sebanyak 400 MW.
Lalu, Geo Dipa juga mengoperasikan PLPT Patuha dengan kapasitas 60 MW, dan sedang dikembangkan untuk Unit 2 dan 3 dengan kapasitas 55 MW. Selain itu, Geo Dipa juga memiliki area prospek Cadradimuka di Banjarnegara, Jawa Tengah yang memiliki potensi 80 MWe.
Untuk PGE, dalam lima tahun ke depan berencana untuk menggandakan kapasitas terpasang PLTP dari kapasitas eksisting sebesar 672 MW menjadi sekitar 1.300 MW atau (1,3 GW).
Saat ini PGE mengelola 14 Wilayah Kerja Panas bumi (WKP) dengan total kapasitas terpasang sebesar 672 MW yang dioperasikan sendiri (own operation). Selain itu, PGE juga mempunyai 1.205 MW yang dijalankan secara joint operation contract (JOC).
Dalam situs resminya, saham PGE dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) dengan 706.204 saham (91,09%) dan PT Pertamina Pedeve Indonesia dengan 69.052 saham (8,91%).
IPO PGE
PGE pun dikabarkan akan menjadi induk dari holding BUMN panas bumi tersebut. Di sisi lain, PGE juga kabarnya akan menjadi salah satu anak usaha Pertamina yang akan melakukan penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) pada tahun ini.
Sayangnya, mengenai informasi tersebut Wakil Menteri I BUMN Pahala Mansury belum memberikan konfirmasi. Begitu juga dari pihak PGE maupun SVP Corporate Communication and Investor Relation Pertamina Agus Suprijanto yang belum menjawab permintaan konfirmasi dari Kontan.co.id.
Yang pasti, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM turut menyampaikan pandangan atas wacana tersebut. Dirjen EBTKE Dadan Kusdiana menilai IPO bisa menjadi salah satu strategi untuk memperkuat kinerja PGE dalam mengoptimalkan pemanfaatan panas bumi.
“Tentunya pemerintah mengapresiasi Pertamina untuk melakukan berbagai upaya agar kinerja PGE menjadi lebih baik, termasuk melalui IPO,” kata Dadan
Begitu juga terkait wacana pembentukan holding BUMN panas bumi. Pelibatan badan usaha baik BUMN maupun swasta dibutuhkan pemerintah untuk memanfaatkan potensi panas bumi yang besar di Indonesia. Saat ini, pemerintah pun mendorong peningkatan kualitas data panas bumi sehingga bisa mengurangi risiko dalam pengembangannya.
“Potensi panas bumi kita masih sangat besar. Perlu pengembang yang lebih paham dan pengalaman,” sambung Dadan.
Namun untuk pembentukan holding, dia menegaskan bahwa hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian BUMN. “Pembentukan holding kan bisa juga berhalan berbarengan dengan IPO. Terkait siapa yang akan menjadi induknya, saya kira sudah mekanismenya di BUMN,” kata Dadan.
Terpisah, pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai rencana IPO kelompok usaha Pertamina yang berbasis energi terbarukan (PGE) memiliki prospek yang baik. Terutama di tengah komitmen global dan upaya pemerintah dalam mencapai transisi ke energi bersih (green energy).
“Investasi di renewable energy ini membutuhkan alokasi capex yang luar biasa besar. Sehingga langkah Pertamina ini saya anggap sudah tepat,” jelas Toto.
Lebih lanjut, Toto menilai berpandangan bahwa holding panas bumi BUMN bisa memberikan value creation dan efisiensi operasional (cost reduction program) yang lebih besar. Termasuk potensi membesarkan sales ke PT PLN (Persero) dengan jaringan yang lebih terintegrasi.
“Apabila (PGE) sudah Tbk (terdaftar di bursa saham) lebih dulu, langkah penggabungan tetap bisa dilakukan dengan melihat cases BRIS (Bank Syariah) saat melakukan merger,” sebut Toto.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa juga menilai bahwa konsolidasi BUMN panas bumi memiliki nilai strategis. Dari sisi aset dan sumber daya, saat ini PGE memang memiliki kapasitas terbesar.
Konsolidasi bisa dilakukan dengan Geo Dipa dan PLN Geothermal. Konsolidasi ketiga perusahaan ini, kata Fabby, bisa meningkatkan penguatan sumber daya manusia, kapasitas kemampuan modal (capital), dan aset sumberdaya panas bumi.
“Diharapkan dengan konsolidasi ini, eksplorasi bisa ditingkatkan. Demikian juga dengan pengembangan area panas bumi, serta bargaining position energi panas bumi di PLN,” ungkap Fabby.
Sumber Kontan, edit koranbumn
