Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memulai pembangunan jalan nasional lewat skema permodalan dengan mencicil ke pihak swasta.
Skema ini merupakan kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Availability Payment alias KPBU AP.
Dengan skema ini, swasta akan membangun dan memelihara infrastruktur selama waktu yang disepakati. Adapun, pemerintah akan mencicil pengembalian investasi swasta dengan dana anggaran pendapatan dan belanja negara alias APBN, berikut dengan tingkat pengembalian investasinya.
Adapun pilihan jalan nasional pertama yang menggunakan KPBU AP adalah Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan (Jalintim Sumsel). Seremonial Close Proyek Jalintim Sumsel bahkan sudah dilalukan hari ini, Senin (22/2).
“KPBU AP kegiatan Jalintim Sumsel ini kegiatan pertama di PUPR yang menggunakan skema KPBU AP,” ujar Direktur Jenderal Bina Marga PUPR, Hedy Rahadian dalam acara yang sama, Senin (22/2).
Menurutnya, skema KPBU AP baru ini disepakati pada 3 Agustus 2020. Adalah PT Jalintim Adhi Abipraya menjadi badan usaha pelaksana dalam proyek ini. Adapun proyek ini senilai Rp 982,4 miliar.
Merujuk keterangan Corporate Secretary PT Adhi Karya Tbk Parwanto Noegroho sebelumnya, PT Jalintim Adhi Abipraya adalah perusahaan patungan antara ADHI dengan PT Brantas Abipraya (Persero).
Kerjasama ini untuk mengerjakan penugasan proyek preservasi Jalan Lintas Timur Sumatra. Proyek dengan lingkup preservasi jalan sepanjang 43 kilometer di Provinsi Riau.
Panjang jalan yang perlu diperbaiki dan dirawat terbagi menjadi tiga seksi. Seksi pertama mencakup Simpang Kayu Ara – Batas Kabupaten Pelalawan sepanjang 3,6 kilometer, seksi kedua Batas Pelalawan – Sikijang Mati sepanjang 9,10 kilometer, dan seksi ketiga Sikijang Mati – Simpang Lago sepanjang 30,3 km.
Dalam perusahaan patungan ini, Adhi Karya memegang porsi 60% saham sedangkan sisanya 40% dmiliki Brantas Abipraya. Sementara modal dasar PT Jalintim Adhi Abipraya sebesar Rp100 miliar dengan modal yang sudah disetor sejumlah Rp25 miliar atau 25% dari modal dasarnya. Sehingga Adhi Karya menyetor Rp15 miliar dan Branstas Rp10 miliar.
Adapun, menurut keterangan Kementerian PUPR, permodalan oleh PT Bank Syariah Indonesia yang baru dibentuk bersama PT Sarana Multi Infrastruktur serta Panin Bank Dubai. Targetnya proses konstruksi bakal segera dimulai pada 4 Maret 2021.
Harapannya, dengan berjalannya proyek ini bisa menjadi percontohan terhadap 2 proyek lainnya yang direncanakan PUPR akan menggunakan skema serupa.
Dua proyek tersebut yakni, Jalintim Riau dan penggantian 38 jembatan Callender Hamilton di Pulau Jawa.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, ia mulai membuka opsi pendanaan ini sesuai saran Menteri Keuangan Sri Mulyani. “Selain meringankan beban APBN, juga lebih menarik investor dan mempercepat pembangunan infrastruktur,” ujar Basuki
Kata Basuki, ada beberapa keuntungan KPBU ini, untuk swasta pasti lebih menarik karena ada kepastian pengembalian investasi dengan pembayaran melalui APBN dengan keuntungan.
Sementara bagi pemerintah, selain meringankan anggaran negera, pembangunan dan pengawasan proyek dilakukan lebih banyak orang.
Sumber Kontan, edit koranbumn
