Rencana pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih dalam tahap pembahasan, PT Geo Dipa Energi (Persero) menyatakan siap jika diminta menjadi induk holding geothermal tersebut.
Selain Geo Dipa, holding rencananya bakal diisi dua perusahaan plat merah lainnya seperti Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan PT PLN Geothermal.
Direktur Utama Geo Dipa Riki F Ibrahim mengungkapkan, kalau pembahasan holding BUMN panas bumi saat ini masih dianalisa secara detail di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mencapai tujuan optimal bagi negara.
Dia juga menerangkan kalau sampai saat ini pemilihan induk holding belum diputuskan oleh Pemerintah. Sebagai persero BUMN yang fokus dalam energi Geothermal Indonesia, Riki mengaku belum mendapat mandat sebagai Induk Holding dari Pemerintah.
“Kami siap saja, dan (menjadi) induk holding berarti GeoDipa semakin sibuk dalam melaksanakan penugasan pemerintah untuk menurunkan risiko geothermal, sekaligus bertanggung jawab melaksanakan IPO PGE,” jelas Riki kepada Kontan, Jumat (12/3).
Terkait kemungkinan ke depan bagi GeoDipa untuk lepas dari PLN dan Pertamina juga tidak ditepis oleh Riki, “kemungkinan apapun dapat terjadi,” tambahnya.
Di samping itu, sebagai perusahaan BUMN dia menyebutkan kalau GeoDipa harus unik dan bukan menjadi pesaing dari pihak swasta. Apalagi, menjadi perusahaan BUMN artinya melaksanakan penugasan pemerintah dengan tepat, cepat dan juga aman.
Sementara itu dibandingkan holding BUMN Panas Bumi, Riki mengungkapkan pelaksanaan initial public officer (IPO) PGE jauh lebih dibutuhkan.
Ditambah lagi, untuk melakukan holding umumnya memakan waktu cukup panjang, sehingga akan lebih menguntungkan jika penyatuan perusahaan BUMN geothermal dilakukan setelah IPO PGE terealisasi, sekaligus menaikkan kembali nilai aset.
“Target IPO PGE lebih dulu saja urgent saat ini, (IPO memungkinkan) di tahun ini apabila PGE siap dengan dokumentasinya,” ungkapnya.
Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menilai, diantara tiga perusahaan BUMN, PGE dinilai cukup potensial untuk menjadi induk dari holding BUMN panas bumi. Mengingat, PGE sendiring merupakan subholding dari renewable energy Pertamina.
“Dukungan pembiayaan, kapasitas teknologi, serta akses ke segmen market pembeli juga bisa menjadi pertimbangan (PGE sebagai induk holding),” kata Toto kepada Kontan, Jumat (12/3).
Adapun manfaat holding BUMN panas bumi dianggap cukup positif ke depan. Apalagi, Indonesia nantinya akan mengalihkan penggunaan energi nasional ke arah yang lebih ramah lingkungan atau green energy.
Toto juga mengingatkan, kalau investasi di renewable energy membutuhkan alokasi capex yang luar biasa besar, sehingga langkah untuk menyatukan beberapa perusahaan ke dalam holding BUMN dianggap sebagai langkah yang tepat.
Selain itu, holding BUMN panas bumi dinilai mampu memberikan value atau nilai yang lebih besar, dengan memberikan value creation yang bakal diciptakan ke depan. “Nilai holding akan lebih besar ketimbang masing-masing BUMN berdiri sendiri,” tambah Toto.
Adapun untuk sumber value creation di jangka pendek, menurutnya bisa berasal dari langkah efisiensi operasional (cost reduction program). Sedangkan di jangka panjang, potensi penjualan ke PLN bisa lebih besar, seiring dengan jaringan yang diperluas dan lebih terintegrasi.
Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menambahkan, bahwa pihaknya akan mendukung holding BUMN panas bumi, selama tujuannya untuk lebih meningkatkan kinerja pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) khususnya panas bumi.
“Pasti kami dukung. Semua inisiatif untuk mendukung capaian EBT 23% di 2025 akan kami support. Sekarang capainnya baru 11,2%,” ungkap Dadan kepada Kontan, Jumat (14/3).
Sumber Kontan, edit koranbumn
