Pahala Nugraha Mansury selaku Wakil Menteri Menteri BUMN I memimpin rapat bahas perkembangan pembentukan Holding BUMN Jasa Survei bersama jajaran Komisaris dan Direksi PT BKI (Persero), PT Sucofindo (Persero), dan PT Surveyor Indonesia (Persero).
Bertempat di Graha BKI Jakarta, Pahala menyampaikan urgensi terbentuknya Holding dan peluang-peluang yang dapat diambil dengan status dalam Holding. Wamen I BUMN mempimpin rapat dengan pembahasan progress proyek strategis, kinerja operasional, keuangan dan KPI Q1, hingga strategic mapping.
“Dengan melakukan Holding BUMN Jasa Survei ini bisa mendukung program strategis Pemerintah. Misalnya mengurangi illegal mining hingga komposisi TKDN dalam setiap proyek strategis nasional,” ungkap Pahala.
Didampingi oleh Asisten Deputi Bidang Industri Pertahanan dan Manufaktur Kementerian BUMN, Tenaga Ahli Menteri BUMN Bidang Manajemen Korporasi, Senior Advisor Wakil Menteri BUMN I, Ketua Tim Strategic Delivery Unit Kementerian BUMN, Jajaran Komisaris hingga Direksi BKI, SCI, dan Surveyor Indonesia.
“Dengan dilakukannya rapat ini, dari Kementerian BUMN memiliki tanggung jawab untuk memastikan kinerja dari masing-masing BUMN dan membangun kinerja berbasis kinera dan melakukan periodical review atas program dan perkembangan seluruh BUMN, khususnya yang berada di bawah Wakil BUMN I.” lanjut Pahala dalam penyampaian arahan dan tanggapan.
Seperti yang diketahui saat ini BKI, Sucofindo, dan Surveyor Indonesia tengah melakukan proses Holding di bawah arahan dan pengawasan Kementerian BUMN.
“Sudah dikonfirmasi juga dari Sekretariat Negara bahwa PP terkait Holding BUMN Jasa Survei sudah ditandatangani Presiden. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Tujuan yang paling utama dari pembentukan Holding ini agar ketiga BUMN Jasa Survei dapat memiliki kinerja yang jauh lebih baik,” tutup Pahala.
Ditargetkan dalam waktu dekan launching dari Holding BUMN Jasa Survei dapat segera dilakukan dan dilakukan program-program strategis tentunya mendukung kebijakan Pemerintah. BUMN Jasa Survei memiliki peran strategis dalam hal membantu Pemerintah sebagai pihak yang dipercaya untuk mengukur capaian dalam proyek-proyek negara salah satunya dalam pencapaian TKDN hingga go global.
“Holding ini tentu mendukung semua kebijakan strategis Pemerintah. Kami sudah melakukan beberapa inisiatif untuk melakukan diskusi dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan TKDN. Selain itu kami juga fokus pada tujuan go global. Perluasan jangkauan pekerjaan juga dilakukan dengan salah satu implementasinya adalah membuka cabang di Filipina yang saat ini prosesnya sudah mencapai 50%,” tutup Rudiyanto selaku Direktur PT BKI (Persero).
