PT PLN (Persero) menyatakan masih berupaya melanjutkan 15 proyek pembangkit listrik mangkrak yang sebagian di antaranya merupakan warisan fast track program (FTP) 7 gigawatt (GW).
Adapun, terdapat 34 proyek pembangkit terkendala yang berasal dari program FTP 1, FTP 2, dan reguler dengan total kapasitas sebesar 627,8 megawatt (MW). Proyek yang sebagian besar merupakan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) itu tersebar di wilayah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara.
Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa dari 34 proyek tersebut, sebanyak 7 proyek (114 MW) telah beroperasi secara komersial dan 12 proyek (177 MW) diputuskan untuk diterminasi. Sebaliknya, 15 proyek lainnya akan diusulkan kembali dalam draf Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021—2030.
“Yang dilanjutkan ada 15 dengan kapasitas 336,8 MW. Ini dalam tahap penyelesaian dan kami telaah lebih lanjut. Ini masih dimasukkan dalam RUPTL, artinya kami masih punya ruang agar masalah ini bisa diselesaikan secara tuntas, baik legal, teknis, maupun komersial,” ujar Darmawan rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (27/5/2021).
Sementara itu, 12 proyek yang diterminasi diganti dengan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan lain, seperti gardu induk dan transmisi.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengakui 15 proyek yang diusulkan untuk dilanjutkan tersebut memang masih berpotensi terkendala. Tetapi, proyek tersebut masih diusulkan ke dalam RUPTL karena terkait persoalan hukum.
“Tetap kami masukkan ke RUPTL, meski kami tahu atau tengarai masih akan terkendala. Di dalamnya ada legal risk agak tinggi dan kami sepakat tetap cantumkan,” kata Rida.
