Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak ke sektor perbankan tercermin penyaluran kredit masih terkontraksi 2,28% year on year (yoy) menjadi Rp 5.482,2 triliun per April 2021. Bankir menilai kondisi pandemi membuat perbankan dalam skema bertahan alias survival mode.
Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi bilang berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48 tahun 2020, kondisi perbankan sudah tidak nyata. Lantaran restrukturisasi membuat status kredit yang terdampak pandemi Covid-19 tidak dihitung sebagai loan at risk (LAR) maupun non performing loan (NPL).
Ia menyebut berdasarkan POJK prudential banking, bank dengan NPL di atas 5% berarti tidak sehat. Namun, Bank Mandiri memiliki kebijakan untuk menjaga NPL maksimal 4% sebelum pandemi.
“Bisa dibayangkan, bila kami tidak pupuk profit, misal kikis net interest margin (NIM). Maka permodalan bank tidak tumbuh, kemampuan cover penurunan kualitas kredit ikut turun. Artinya, bertahan saja susah,” ujar Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI pada Selasa (15/6).
Di sisi lain, bank harus membayar bunga simpanan nasabah saat permintaan kredit masih lesu. Oleh sebab itu, penting bagi perbankan untuk menjaga kinerja.
“Potensi NPL 5% itu di depan mata, mungkin tidak tahun ini, mungkin 2022. Kalau dengan base line yang sama, betul-betul kami dalam survival mode. Tapi kalau melihat dari upaya yang telah diantisipasi, mudah-mudahan bisa kita lewati,” tambahnya.
Seiya sekata, Direktur Utama BRI Sunarso bilang perbankan harus hati-hati dalam mengambil sikap dan kebijakan saat ini. Ia menyebut Himpunan bank milik negara (Himbara) tetap menyalurkan kredit saat industri masih lesu.
Namun dana pihak ketiga (DPK) juga tumbuh jauh lebih tinggi dari penyaluran kredit. Namun. NPL di perbankan juga naik. Sunarso melihat kredit yang belum jadi NPL pun itu tidak nyata, sebab ini efek dari kelonggaran OJK terhadap kredit yang terdampak pandemi.
“Maka, bila Covid-19 belum berakhir kami akan minta kelonggaran karena tidak kuat menanggung beban pencadangan. Saya tekankan, saat ini adalah survival mode dan crisis mode sehingga kita harus hati-hati dan cermat dalam menetapkan sikap dalam membaca situasi,” papar Sunarso di kesempatan yang sama.
Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat restrukturisasi kredit di perbankan telah menunjukkan tren penurunan. Relaksasi kredit terdampak pandemi ini, sebelumnya mencapai Rp 900 triliun menjadi di bawah Rp 800 miliar saat ini.
“Dengan penurunan dari angka Rp 900 triliun tersebut, artinya sebagai debitur sudah normal walaupun sebagian masih berat untuk bangkit,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam rapat dengan pendapatan dengan Komisi XI DPR, Senin (14/6).
Secara rinci, restrukturisasi kredit perbankan hingga April 2021 mencapai Rp 775,32 triliun yang berasal dari 5,29 juta debitur. Jumlah tersebut terdiri dari restrukturisasi kredit UMKM sebesar Rp 299,15 triliun dari 3,71 juta debitur dan non UMKM sebesar Rp 476,16 triliun dari 1,58 juta debitur.
Adapun restrukturisasi perusahaan pembiayaan saat ini mencapai Rp 203,2 triliun yang berasal dari 5,12 juta debitur. Debitur yang masih berat untuk bangkit saat ini menurut Wimboh saat ini terutama berasal dari sektor-sektor yang sangat bergantung dengan mobilitas.
Bahkan dari sektor tersebut ada yang tidak bergerak sama sekali seperti sektor pariwisata yang bergantung pada turis mancanegara.
Sumber Kontan, Edit koranbumn
