Pemerintah berencana untuk menggelar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dari 3 Juli hingga 20 Juli 2021 dengan memperketat sejumlah aktivitas masyarakat saat ini. Kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan penyebaran virus corona ini diprediksi akan menggerus ekonomi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebelum ada rencana PPKM Darurat, pihaknya memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III-2021 sebesar 6,5% year on year (yoy).
Namun, Menkeu meyakini dengan pemberlakuan PPKM Darurat maka realisasi pertumbuhan ekonomi akan di bawah dari prediksi tersebut.
“PPKM Darurat tergantung dari berapa lamanya pasti nanti akan mengalami penurunan (proyeksi pertumbuhan ekonomi) tergantung dari lamanya,” kata Menkeu Sri Mulyani saat konferensi pers, Jumat (2/7).
Sri Mulyani bilang, meski berlangsung hanya dua pekan seperti rencana saat ini, PPKM Darurat dipastikan tetap akan memangkas proyeksi ekonomi Juli-September 2021. Tetapi, mungkin koreksinya tidak terlalu dalam.
“Kalau panjang bisa satu bulan bisa signifikan terutama dalam level konsumsi karena kalau konsumsi turun, PPKM mempengaruhi outlook dari growth kuartal III-2021, jadi benar-benar tergantung perkembangan dari PPKM Darurat,” jelas Sri Mulyani.
Menkeu menyampaikan komponen produk domestik bruto (PDB) yang akan sangat terpengaruh akibat PPKM Darurat yakni konsumsi rumah tangga yang menjadi kontributor terbanyak pertumbuhan ekonomi. Hal ini seiring dengan pengetatan aktivitas masyarakat.
Namun untuk investasi, Menkeu percaya tidak akan banyak tergerus. Sebab, dalam kebijakan PPKM Darurat, kegiatan konstruksi yang merupakan 80% representasi investasi masih dapat beroperasional seperti biasa, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat.
“Maka untuk mengendalikan pandemi, masyarakat bersama-sama dalam peran apapun menyukseskan PPKM Darurat, untuk mengurangi lonjakan Covid-19 ini sehingga kegiatan ekonomi sosial bisa berjalan normal,” ujar Menkeu.
Sementara itu, Menkeu mengatakan agar pertumbuhan ekonomi tidak jatuh terlalu dalam dari proyeksi awal, pemerintah akan gencar mendorong bantuan sosial kepada masyarakat miskin baik melalui skema tunai hingga subsidi listrik.
Sejalan dengan Menkeu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga meyakini PPKM Darurat secara langsung akan berpotensi membatasi pemulihan ekonomi pada kuartal III-2021.
Josua menilai PPKM Darurat berpotensi diperpanjang, bila kasus tidak kunjung mereda di pertengahan bulan Juli mendatang. Namun demikian, bila kasus mulai mereda, diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan mampu kembali pulih secara gradual.
Sejalan dengan pelaksanaan PPKM Darurat, Josua berharap laju pemberian vaksin akan semakin terakselerasi. Sehingga target vaksinasi dapat lebih cepat tercapai.
Menurutnya, akselerasi program vaksinasi di tengah pemberlakuan PPKM Darurat juga akan membantu pemulihan ekonomi di kuartal IV-2021, berbarengan dengan pembukaan kembali perekonomian yang lebih cepat.
“Dalam hal ini, ketika diberlakukan PPKM Darurat, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk program perlindungan sosial terutama penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang di wilayah yang terkena dampak pemberlakuan PPKM Darurat yang merupakan kelompok masyarakat rentan miskin atau kelompok masyarakat yang berpotensi jatuh miskin,” kata Josua.
Tidak hanya itu, dari sisi kesehatan, pemerintah perlu melakukan optimalisasi tracing, testing dan treatment (3T) di saat PPKM Darurat berjalan. Hal ini mengingat serapan tracing yang baru sebesar 3,8% di awal bulan Juni. Padahal, tracing merupakan salah satu langkah penanganan yang menjadi kunci menangani pandemi.
Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Josua memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2021 berada di kisaran 4%-4,5% yoy. Kemudian, pada kuartal IV-2021 diperkirakan ekonomi akan sedikit membaik di rentang pertumbuhan 4,5%-5% yoy.
Sumber Kontan, edit kornbumn
