Ekonom Bahana Sekuritas memangkas angka proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan tahun 2021, yang awalnya 4,3 persen menjadi 4,05 persen.
Hal ini sejalan dengan pemangkasan proyeksi yang juga dilakukan oleh pemerintah, yang memperkirakan ekonomi pada tahun ini akan tumbuh pada kisaran 3,7 persen hingga 4,5 persen, yang sebelumnya diperkirakan pada rentang 4,3 hingga 5,3 persen.
Ekonom Bahana Sekuritas Satria Sambijantoro menyampaikan pemangkasan proyeksi tersebut menunjukkan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan berdampak pada mobilitas masyarakat.
“Kami menurunkan sedikit perkiraan PDB keseluruhan tahun 2021 kami menjadi 4,05 persen dari 4,30 persen,” katanya, Selasa (5/7/2021).
Menurut Satria, pemerintah perlu meningkatkan realisasi stimulus fiskal sehingga dapat mendorong tingkat vaksinasi dan meningkatkan prospek ekonomi pada semester kedua 2021.
Hingga pertengahan Juni 2021, pemerintah mencatat realisasi Program Pemulihan ekonomi Nasional (PEN) di pos kesehatan hanya mencapai Rp39,6 triliun, atau sebesar 21,3 persen dari pagu anggaran Rp185,98 triliun.
Di samping itu, kapasitas kepala daerah dalam mencairkan anggaran juga perlu menjadi perhatian. Tingkat testing dan vaksinasi Covid-19 yang rendah disebabkan oleh sulitnya birokrasi di pemerintah daerah.
Namun demikian, pemerintah telah memberikan pernyataan untuk melakukan penyesuaian dalam anggaran PEN. Misalnya, stimulus pada sektor kesehatan akan ditingkatkan sebesar Rp13,1 triliun sehingga menjadi Rp185,9 triliun untuk pengadaan vaksin dan obat-obatan.
Anggaran tersebut akan dialihkan dari pembiayaan korporasi dan dukungan kepada UMKM yang akan ditekan sebesar Rp15,3 triliun.
Di sisi lain, Satria mengatakan bahwa PPKM Darurat mengecualikan pembatasan pada sektor konstruksi, sehingga akan berdampak positif pada investasi.
Konsumsi rumah tangga pun menurutnya hanya akan terpengaruh sedikit karena data Google Mobility Index terbaru menunjukkan ketahanan mengingat kunjungan ke ritel tidak banyak menurun di sebagian besar provinsi di Indonesia, kecuali di Pulau Jawa dan Bali.
Sumber Bisnis, edit Koranbumn
