Kementerian BUMN melihat perlu meningkatkan permodalan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN). Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo bilang rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) BTN terbilang rendah untuk kelompoknya.
“Rasio permodalan tier 1 BTN ini sangat rendah. Dalam beberapa tahun terakhir, diisi oleh permodalan tier 2. Kita ingin melakukan aksi keuangan dengan rights issue dengan dua alternatif size Rp 5 triliun atau Rp 3,5 triliun,” ujar Tiko panggilan akrab Kartika di Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Kamis (8/7).
Kendati demikian, Tiko bilang akan mengajukan alternatif pertama yakni Rp 5 triliun. Ia berharap porsi kepemilikan pemerintah dengan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 2 triliun. Hal ini guna mempertahankan kepemilikan pemerintah di atas 50%.
“BTN menjadi prioritas karena sebagai bank yang membiayai KPR FLPP. Kita ingin BTN tetap tumbuh signifikan dalam mendorong penjualan rumah bersubsidi. Ini akan jadi krusial, khususnya pasca Covid-19, akan mempercepat program 1 juta rumah,” paparnya.
Baca Juga: Bank BUMN siapkan rencana ekspansi anorganik tahun ini
Sebelumnya, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo menyatakan, salah satu upayanya dengan rights issue pada awal 2022.
“Kami sangat membutuhkan penambahan modal untuk mengoptimalkan kapasitas penyaluran kredit. CAR BTN tercatat 17,6% masih lebih rendah dari industri yang capai 24% per Maret 2021,” ujar Haru belum lama ini.
Haru bilang permodalan BTN pun masih ditopang oleh modal tier-2. Bahkan tier-1 lebih rendah lagi yakni di level 12%. Ia menyatakan penambahan modal itu akan meningkatkan kapasitas penyaluran kredit BTN.
Posisi CAR BTN tersebut lantaran pada sebelumnya, BTN telah melakukan ekspansi yang cukup masif. BTN berhasil menyalurkan pertumbuhan kredit 3,2% year on year (yoy) menjadi Rp 261 triliun di saat kredit industri perbankan masih terkontraksi 3,8% yoy per Maret 2021.
