Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengajukan anggaran sebesar Rp 72,44 triliun kepada Komisi VI DPR untuk menyuntik 12 perusahaan pelat merah.
Kucuran dana tersebut menggunakan mekanisme penyertaan modal negara (PMN) yang nantinya akan menjadi bagian dari uang negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022.
Anggota Komisi VI DPR RI Elly Rahmat Yasin mengatakan pemerintah seharusnya juga menyampaikan rencana kerja BUMN penerima PMN di tahun depan, sehingga bisa menggambarkan setoran dividennya. Sebab, tahun depan BUMN ditargetkan memberikan dividen kepada negara sebesar Rp 40 triliun.
Sementara menurut Elly, umumnya dividen paling banyak disetor oleh Himbara. Masalahnya, perusahaan pelat merah yang mendapatkan PMN tahun depan mayoritas berasal bukan dari sektor perbankan.
“Jadi jangan sampai terulang terus menurun, dapet PMN berulang-ulang tapi tetap merugi. Yang dapat PMN harus kasih tau prospeknya mau kasih dividen berapa? Jangan sampai seperti yang langganan rugi Garuda, PLN, PT Pal,” kata Elly saat Rapat Kerja dengan Menteri BUMN, Kamis (8/7
Adapun 12 BUMN yang diajukan mendapatkan PMN pada 2022 antara lain:
1. PT Hutama Karya sebesar Rp 31,35 triliun untuk penugasan pembangunan jalan tol trans Sumatera.
2. PT Aviasi Pariwisata Indonesia senilai Rp 9,31 triliun guna penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviasi, serta lahan dan penyelesaian proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
3. PT PLN sebesar Rp 8,23 triliun untuk membiayai program pendanaan infrastruktur ketenagakerjaan, membangun transmisi gardu induk dan distribusi listrik pedesaan untuk tahun pembangunan 2021-2022
4. PT Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar Rp 7 triliun untuk pengembangan bisnis dan penguatan modal guna meningkatkan modal tier I dan capital adequacy ratio (CAR).
5. PT KAI sebesar Rp 4,1 triliun untuk penugasan dukungan dalam rangka menjalankan proyek strategis nasional (PSN) kereta cepat untuk menutup cost overrun.
6. PT Waskita Karya (WSKT) sebesar Rp 3 triliun digunakan untuk restrukturisasi penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi.
7. PT BPUI sebesar Rp 2 triliun berkaitan dengan restrukturisasi Jiwasraya yang sampai dengan saat ini sudah selesai seluruh polis per 31 Mei 2021
8. PT Adhi Karya senilai Rp 2 triliun untuk penyelesaian tol DIY-Solo, DIY-Bawen dan proyek SPAM Karian.
9. PT Perumnas sebesar Rp 2 triliun guna program perumahan rakyat Jakarta-Medan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBK).
10.PT Bank Tabungan Negara (BBTN) sebesar Rp2 triliun guna penguatan modal untuk meningkatkan Tier I Capital dan CAR.
11.PT RNI sebesar Rp 1,2 triliun sebagai penguatan industri pangan dan peningkatan inklusifitas petani, peternak, nelayan, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
12.PT Damri sebesar Rp 250 miliar untuk penyediaan armada untuk program penugasan.
Sumber KOntan, efdit koranbumn
