Penambahan kasus konfirmasi positif Covid-19 selama kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat relatif tinggi, atau 107,7 persen jika dibandingkan dengan periode sebelum PPKM Darurat.
Berdasarkan laporan resmi yang diolah Bisnis, secara akumulatif, jumlah penambahan kasus positif Covid-19 selama PPKM Darurat dua pekan terakhir (3–16 Juli 2021) mencapai 551.865 pasien. Angka itu relatif bertambah dua kali lipat dari penambahan kasus konfirmasi positif Covid-19 dua pekan sebelumnya.
Sepanjang 19 Juni–2 Juli 2021, jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 yang berhasil diidentifikasi mencapai 265.672 pasien.
Namun pertumbuhan kasus positif Covid-19 selama dua pekan PPKM Darurat mengalami perlambatan pertumbuhan secara persentase bila dibandingkan dengan kenaikan kasus pada 19 Juni–2 Juli 2021. Selama dua pekan tersebut, kasus positif naik 122 persen.
Adapun selama dua pekan PPKM Darurat Indonesia mencatat 9 kali rekor kasus virus Corona harian. Di dunia, pada 15–16 Juli 2021, Indonesia menjadi negara dengan penambahan kasus tertinggi dengan capaian lebih dari 50.000 kasus baru per hari.
Belakangan, Pemerintah dikabarkan memutuskan untuk memperpanjang PPKM Darurat sampai dengan akhir bulan Juli. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat berada di Hotel University Club UGM kemarin.
Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) mengatakan keputusan itu diambil langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terkait PPKM darurat.
“Tadi Rapat Kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo (Jateng) sudah diputuskan Bapak Presiden dilanjutkan sampai akhir Juli PPKM ini,” kata Muhadjir, Jumat (16/7/2021).
Presiden Jokowi, kata Muhadjir, juga menyampaikan bahwa keputusan memperpanjang PPKM darurat ini memiliki banyak risiko, termasuk bagaimana menyeimbangkan antara mendisiplinkan warga menaati protokol kesehatan sesuai standar PPKM dengan penyaluran bantuan sosial.
Bantuan sosial, ujar dia, tidak mungkin ditanggung oleh pemerintah sendiri. Namun gotong-royong bersama masyarakat dan sejumlah instansi lainnya juga diperlukan dalam menghadapi pandemik ini.
“Bansos ini tidak mungkin ditanggung pemerintah sendiri sehingga gotong royong masyarakat, termasuk civitas academica UGM ini di bawah pimpinan pak rektor membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat kebijakan PPKM ini,” kata dia.
Kendati demikian, Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman berpendapat PPKM darurat belum mampu menekan angka tingkat kepositifan (positivity rate) yang sudah jauh melampaui batas maksimal dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 5 persen.
Angka positivity rate pada Kamis (15/7/2021) berada di angka 30,6 persen atau jauh melonjak dari awal PPKM darurat yang tercatat sebesar 22,5 persen. Selain itu, angka reproduksi virus juga belum menunjukkan adanya penurunan. Masih stagnan di angka 1,3 juta seperti awal PPKM dua pekan lalu.
Angka reproduksi yang masih melampaui 1 menandakan bahwa penularan virus belum terkendali dan kasus baru masih akan tumbuh secara eksponensial.
“Angka reproduksi yang masih stagnan ini mungkin jadi sisi positif dari PPKM darurat. Jika PPKM darurat ini dicabut atau ada pelonggaran bisa saja angka reproduksi naik dan kasus tumbuh signifikan. Tetapi hal itu juga harus diikuti oleh 3T [testing, tracing, dan treatment] dan penerapan protokol kesehatan ketat,” katanya
Sumber Bisnis, edit koranbumn
