Kajian terkini dari Bank Mandiri menunjukkan bahwa inklusi keuangan di Indonesia hingga saat ini telah mengalami kemajuan yang signifikan. Akan tetapi, hal itu belum maksimal karena belum menyentuh mayoritas dari masyarakat Indonesia.
Mandiri Research Group menyampaikan bahwa Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam inklusi keuangan. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, 40,3 persen dari populasi yang berumur di atas 15 tahun telah memiliki rekening di institusi keuangan manapun. Angka tersebut lebih tinggi dari capaian 2014 yang hanya sebesar 22,2 persen.
Terkait dengan penggunaannya, satu dari empat rumah tangga telah mengambil pinjaman kredit dari berbagai jenis lembaga keuangan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan yang paling populer dengan 6 persen rumah tangga tercatat telah mengambil pinjaman KUR.
Survei menunjukkan satu dari tujuh orang di Indonesia telah menggunakan jasa atau produk keuangan formal. “Perbankan adalah lembaga keuangan paling populer, lebih dari setengah populasi telah menggunakan produk dan jasa mereka,” dikutip dari kajian yang diterima Bisnis, Rabu (3/11/2021).
Akan tetapi, perbankan masih menjadi jasa keuangan yang paling populer digunakan. Pada saat yang sama, mayoritas dari populasi di Indonesia belum memiliki rekening perbankan (unbanked). Data Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) 2019 dan Susenas 2020 menunjukkan 59,7 persen populasi tidak memiliki rekening perbankan.
Alasan terpopuler untuk tidak memiliki rekening perbankan adalah tidak memiliki pendapatan yang cukup. Oleh sebab itu, hanya 22 persen dari kelompok pendapatan paling bawah (termiskin) yang memiliki rekening tabungan pada lembaga keuangan manapun.
“Pendapatan rendah terlihat menjadi isu utama yang menghalangi akses [terhadap kepemilikan rekening] tetapi faktor non-pendapatan juga secara signifikan memengaruhi kelompok unbanked dalam peringkat pertama,” sebagaimana dikutip dari kajian.
Di sisi keuangan digital, masalah permintaan juga menjadi isu utama untuk layanan tersebut. Menurut Mandiri Research Group, kurangnya literasi terhadap keuangan digital menjadi masalah utama. Mereka juga memandang bahwa layanan keuangan digital memberikan keuntungan yang sedikit bahkan tidak sama sekali.
Survei Financial Inclusion Insights (FII) menunjukkan 32,2 persen populasi orang dewasa di Indonesia mengetahui tentang uang elektronik. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan signifikan, tetapi dalam waktu yang sama juga menunjukkan sebagian besar populasi tidak mengetahui hal tersebut.
Survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2019 menunjukkan 38 persen populasi memiliki pengetahuan yang baik terkait dengan produk keuangan atau keuangan secara umum.
Rendahnya literasi keuangan bisa menyebabkan persepsi bahwa kepemilikan rekening tidak memiliki manfaat. Dampaknya, banyak dari individu atau usaha kecil memilih menggunakan uang tunai dibandingkan dengan transaksi digital, yang dinilai lebih efisien.
Tidak hanya literasi, rendahnya atau tingginya biaya akses terhadap layanan keuangan juga menghalangi kelompok miskin dalam menggunakan jasa keuangan. Suplai yang rendah bisa dikaitkan dengan tantangan geografis Indonesia. Dari data yang diolah oleh Mandiri Research Group, hanya 24 persen dari desa atau kota madya yang memiliki kantor cabang perbankan.
“Konsekuensinya, orang harus pergi dalam jarak yang jauh untuk mengakses layanan perbankan. Di wilayah seperti Maluku dan Papua, orang harus menempuh jarak 67,8 kilometer untuk pergi ke bank. Ini menunjukkan tingginya biaya untuk mengakses perbankan,” demikian dikutip dari kajian.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
