Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengungkapkan bahwa ia menginginkan agar transisi energi dari fosil ke energi terbarukan segera dilakukan. PT PLN menilai untuk dapat mempercepat transisi energi sesuai arahan Presiden perlu ada standardisasi untuk ekosistem kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).
Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril menjelaskan, standardisasi juga menjadi langkah penting untuk dapat mengakselerasi konversi mobil konvensional ke mobil listrik. Bob mencontohkan standardisasi pada baterai dan alat pengisian daya atau charger. Menurutnya, standardisasi ini menjadi langkah penting karena bisa menjadi acuan bagi produsen dalam negeri.
Di samping itu, Bob menyebutkan, idealnya platform aggregator harus mampu memberikan efektivitas dan efisiensi secara total terhadap akselerasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik.
“Aggregator juga dapat difungsikan sebagai salah satu alat untuk mempertangungjawabkan insentif yang diberikan oleh pemerintah. Untuk itu aggregator harus kita buat terstandarisasi yang mengerucut menjadi satu, dan dipegang oleh negara. Karena ini kepentingan negara,” ungkapnya.
Saat ini, PLN mengklaim bahwa mereka sudah mengembangkan platform Charge.IN yang terintegrasi dengan apps PLN Mobile untuk memberikan kemudahan kepada pengguna kendaraan listrik dalam memonitor lokasi SPKLU yang aktif, transaksi yang dilakukan, dan jumlah energi yang telah di konsumsi.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Staf Presiden Moeldoko dalam sambutannya ketika membuka IEMS 2021 menyampaikan, Presiden Joko Widodo telah memberi mandat mengenai percepatan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.
Menurut Moeldoko, Presiden RI ingin agar transisi dari penggunaan energi fosil dalam hal ini bahan bakar segera dilakukan menuju energi terbarukan. “Transisi energi dari fosil ke energi terbarukan keharusan dan tidak bisa ditunda. Oleh sebab itu, harus ada perencanaan terukur dan alur waktu jelas,” kata Moeldoko.
Ia juga menambahkan, para pelaku usaha sektor ini juga harus bergerak cepat agar ekosistem kendaraan listrik bisa segera terwujud. “SPKLU harus berani maju, produsen juga maju, jangan saling tunggu. Kalau keduanya saling tunggu ya enggak akan jadi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengaku akan mengeluarkan aturan pelarangan penggunaan kendaraan berbasis ICE di 45 kebun raya di bawah naungan BRIN. Diharapkan kebijakan tersebut dapat memunculkan captive market tersendiri untuk kendaraan listrik.
“Sehingga orang lebih familiar dan pelaku bisnis terkait mobil listrik dapat tumbuh dan berkembang secara riil dalam jangka pendek,” tegasnya.
Sumber Kontan, edit koranbumn
