Krisis pemenuhan batubara di dalam negeri akhir-akhir ini membuat posisi PT PLN Batubara tersudut. Ada kemungkinan anak usaha PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tersebut segera dibubarkan.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan, reformasi di tubuh PLN memang wajib dilakukan sesegera mungkin.
Bentuk reformasi yang ada di PLN nantinya akan mirip dengan PT Pertamina (Persero), yang mana terbagi dalam beberapa subholding. Alasannya, selama ini data-data keuangan di perusahaan seperti PLN dan Pertamina tergolong besar.
Sayangnya, data tersebut acapkali hanya memperlihatkan bagian umumnya saja. Masih ada beberapa elemen penting terkait keuangan yang justru kurang tergambarkan dengan jelas.
“Ketika Pertamina sekarang ada 6 subholding, jadi terlihat mana subholding yang untung dan mana yang kurang efisien. Di PLN pun demikian, kami ingin memisahkan antara bisnis ritel, pembangkit, dan transmisi,” ungkap Erick ketika ditemui Kontan, Selasa (11/1) malam.
Menurutnya, PLN akan diuntungkan ketika bisnis ritel, transmisi, dan pembangkit saling dipisahkan. Sebagai contoh, PLN dapat meraup pendapatan tambahan dari bisnis pembangkit seiring adanya permintaan listrik dari beberapa negara tetangga, seperti Singapura.
Lantaran keterbatasan lahan, Singapura tidak bisa membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) secara masif. Makanya, Singapura mengimpor listrik dari energi surya tersebut dari Indonesia. Peluang ini dapat dimanfaatkan oleh PLN.
“Ke depan, negara seperti Jepang dan Korea juga bisa membeli listrik di dalam baterai atau energy storage yang mana PLN bisa terlibat di sana,” imbuh Menteri BUMN.
Sebelumnya, wacana pembubaran PLN Batubara juga dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B Panjaitan. Pembubaran ini sebagai bagian dari perbaikan tata kelola pengadaan batubara untuk perusahaan pelat merah tersebut.
Sumber Kontan, edit koranbumn
