Upaya restrukturisasi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus bergulir. Terbaru, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan rencana pembentukan holding dan subholding PT Perusahaan Listrik Negara.
Erick menjelaskan, berkaca dari kebijakan larangan ekspor batubara yang berlangsung saat ini, terlihat jelas posisi Indonesia sebagai salah satu pemasok batubara utama untuk pasar internasional.
Dalam upaya mengoptimalkan pasar serta memperbaiki peta jalan energi, pemerintah pun juga berencana melakukan transformasi di PLN. “Ini bukan berarti kita mau melakukan liberalisasi, kita mau transformasi untuk memastikan pelayanan kelistrikan lebih baik,” ungkap Erick dalam Konferensi Pers Virtual, Rabu (19/1).
Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury menjelaskan, upaya pembentukan holding dan subholding di PLN bertujuan untuk mengoptimalisasi bisnis yang ada. Selain itu, ada tantangan kebutuhan pengembangan EBT ke depannya.
“Jadi kinerja bisa lebih transparan dan bagaimana pengembangan EBT-nya. Ini bagaimana ini semua bisa dilakukan sambil kita bisa transformasi memang salah satunya melalui pembentukan holding dan subholding di PLN,” ungkap Pahala.
Pahala menjelaskan, nantinya transformasi PLN bakal difokuskan pada target pengembangan lini bisnis yang ada seperti pembangkitan, transmisi. Secara khusus, untuk transmisi pemerintah menilai ada peluang untuk pengembangan lanjutan. Indonesia dinilai punya peluang untuk mengekspor listrik ke negara lain. “Ini dioptimalkan salah satunya dari sisi end to end value chain-nya,” kata Pahala.
Lebih lanjut, untuk arahan saat ini maka fokus perdagangan akan dilakukan oleh PLN. Akan tetapi, aspek logistik dan tambang yang telah dimiliki oleh PLN juga bakal tetap dikembangkan ke depannya melalui pengembangan pembangkit mulut tambang.
Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan, transformasi PLN dilakukan demi menjawab tantangan krisis energi dan peluang pengembangan EBT. “PLN harus berubah dari organisasi yang lambat, dari organisasi yang prosesnya kompleks menjadi organisasi yang lincah, dinamis agar tantangan ini bisa menjadi sebuah percepatan,” jelas Darmawan.
Darmawan melanjutkan, Kementerian BUMN telah mengarahkan ke PLN untuk melakukan pemetaan untuk milestone dari organisasi saat ini menjadi organisasi baru. Nantinya, akan ada laporan perkembangan yang harus disampaikan ke pemerintah oleh PLN.
Selanjutnya, di akhir tahun ini akan dilakukan finalisasi untuk kepastian leader dan operasional dari holding kelistrikan ini.
Erick melanjutkan, saat ini pemerintah tengah melakukan tolok ukur atau bencmarking dengan sejumlah perusahaan besar dari beberapa negara seperti Korea Selatan, Italia dan Prancis serta Malaysia. “Dari benchmarking itu baru kita turunkan apa kebijakan kita saat (pembentukan) holding dan subholding,” terang Erick.
Erick melanjutkan, dari benchmarking awal sudah dipastikan perlu ada spin off pembangkitan menjadi subholding sendiri.
Selanjutnya, subholding power plant atau pembangkitan akan bertugas untuk melakukan transisi ke EBT secara besar-besaran. Subholding ini juga punya tantangan untuk mencari opsi pendanaan lain melalui aksi korporasi.
Kemudian, untuk PLN Batubara juga bisa saja dimerger atau ditutup Adapun, untuk holding PLN akan berfokus pada lini bisnis transmisi dan untuk sementara pada sektor pemasaran.
“Jadi ada yang (subholding) pembangkit dengan segala turunannya. Ada PLN holding yang merupakan grid dan pemasaran atau services daripada itu. Ada sebuah institusi yang memang di luar kelistrikan tapi infrastrukturnya PLN punya, PLN Mobile atau Wifi itu” kata Erick
Sumber Kontan, edit koranbumn
