PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. buka suara terkait dengan pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang menyebutkan anggaran bantuan sosial senilai Rp2,7 triliun tertahan di bank Himpunan Milik Negara atau Himbara.
Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan, BRI beserta bank Himbara lainnya telah melaksanakan tugas dalam penyaluran bansos sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
Hal itu masing masing sesuai dengan Perpres No.63/2017, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 254/PMK.05/2015 dengan perubahannya 228/PMK.05/2016, PMK No. 43/2020 dan Pedoman Umum/Juknis penyaluran Bansos.
“Dalam implementasi penyaluran Bansos, BRI dan bank Himbara lainnya melakukan penyaluran dengan kepatuhan dan governance yang tinggi terhadap peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (21/1/2022).
Terkait distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Supari menjelaskan peran Himbara adalah berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Daerah di Tingkat 1 dan 2 yang anggotanya terdiri dari Sekda Prov/Kab/Kota, Dinas Sosial Prov/Kab/Kota, dan Pendamping Sosial Kemensos setempat.
Adapun jadwal, lokasi, mengundang dan mendatangkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk menerima kartu serta buku tabungan merupakan tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Daerah.
Atas instruksi Kemensos, pendistribusian kartu dilakukan lebih awal guna mempercepat proses penyaluran. Meskipun dana alokasi atau Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belum tersedia dan KPM belum terdapat data bayar dari Kemensos.
Sementara itu, kasus kartu saldo nol yang terjadi di beberapa daerah, seperti di Demak pada 12 Januari 2022, atas nama KPM Ishaq H disebabkan yang bersangkutan belum masuk dalam daftar bayar dari Kemensos. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi kewenangan Kemensos, sedangkan bank Himbara hanya sebagai bank penyalur jika KPM sudah ditetapkan dalam daftar bayar.
Supari menekankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan penyaluran bansos, terdapat sejumlah poin utama yang menjadi tugas dan tanggung jawab bank Himbara sebagai bank penyalur.
Di antaranya membuka rekening dan mencetak KKS sesuai dengan instruksi dari Kemensos, membantu mendistribusikan KKS yang waktu, lokasi dan mendatangkan KPM ditentukan oleh Tim Koordinasi, dan mendistribusikan dana bantuan ke rekening KPM sesuai dengan instruksi Kemensos melalui mekanisme OMSPAN Kemenkeu.
Selain itu, juga melaporkan progres data penyaluran, serta mengembalikan dana bantuan yang tidak termanfaatkan berdasarkan ketentuan dan atas instruksi Kemensos.
Hingga akhir Desember 2021, BRI telah menyalurkan Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp11 triliun, Bansos Sembako Reguler Rp16,6 triliun, Bansos Sembako PPKM Rp2,4 triliun dan Bansos penanganan kemiskinan ekstrim Rp236,9 miliar. Bantuan ini telah didistribusikan kepada lebih dari 15 juta penerima.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
