PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau biasa disebut PT INTI (Persero) tengah gencar menggenjot implementasi pemilihan kepala desa (pilkades) secara elektronik di berbagai daerah. Hingga saat ini, tercatat 1000 desa yang tersebar di 23 kabupaten dan 11 provinsi telah mengimplementasikan pilkades dengan sistem elektronik.
“Pemilihan umum berbasis elektronik atau e-Voting ini merupakan sebuah terobosan untuk mendukung implementasi e-Government, dan manfaatnya telah dirasakan oleh lebih dari 1 juta penduduk desa di Indonesia,” ungkap Direktur Utama PT INTI (Persero) Otong Iip, Kamis (17/02).
Inovasi yang diberi tajuk e-Voting ini merupakan sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat, memberikan, menghitung, hingga menayangkan perolehan suara, sekaligus memelihara dan menghasilkan jejak audit, tanpa harus mencoblos kertas suara secara manual. Semua proses, termasuk verifikasi pemilih, berlangsung secara elektronik menggunakan komputer tablet layar sentuh serta perangkat validasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) bernama ‘IDentik’.
Perangkat pembaca KTP-el yang dilengkapi dengan Security Access Modul (SAM) ini memungkinkan “IDentik” untuk mengakses data kependudukan yang tersimpan di dalam chip contactless KTP-el, sekaligus memvalidasi identitas sang pemegang KTP-el, sehingga verifikasi konstituen (pemilih) tak perlu lagi dengan mencelupkan jari ke dalam tinta hitam. Hal ini sekaligus menuntaskan permasalahan data ganda dan nomor induk kependudukan (NIK) fiktif dengan bantuan aplikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menjadi bagian dari sistem e-Voting tersebut.
Sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, PT INTI (Persero) yang berkolaborasi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pun menggelar pilot project pemanfaatan e-Voting untuk pilkades di 11 desa yang tersebar di Boyolali, Jembrana, dan Musi Rawas, pada tahun 2013.
