Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai bahwa keterlambatan pemberian kompensasi BBM pada PT Pertamina akan memberikan ancaman defisit arus kas operasional.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov mengatakan, melihat pengalaman selama dua tahun ini bahwa pembayaran kompensasi ini lambat bahkan rata-rata dua tahun lambatnya. Adapun kompensasi yang sekarang juga merupakan tunggakan dari tahun 2020 dan 2021.
Resiko pemerintah terlambat membayar subsidi dan kompensasi bagi Pertamina akan memberikan ancaman defisit arus kas operasional. “Di mana di bulan Maret ini defisitnya sudah mencapai US$ 2,4 miliar dan berpotensi terus berlanjut hingga akhir tahun. Kurang lebih operating cash flow Pertamina dalam sebulan senilai US$ 1 miliar,” ujarnya
Ketika defisit operating cash flow terus berlanjut karena keterlambatan penerimaan kompensasi, akan berdampak pada credit rating Pertamina sehingga kemampuan pembiayaan akan menjadi semakin menantang. Dengan ini, cost of fund atau biaya pinjaman akan semakin tinggi. Menurut Abra, pemerintah punya andil menambah beban bagi Pertamina karena keterlambatan kompensasi.
Efek berikutnya kalau Pertamina kesulitan mendapatkan atau memenuhi cash flow-nya bisa membuat kebutuhan pasokan BBM dalam negeri dan pengadaan energi makin menantang.
Jika pasokan BBM terkendala karena adanya kesulitan melakukan pengadaan, maka ketahanan energi akan terdampak. Indonesia perlu belajar dari krisis ekonomi di alami beberapa negara, kelangkaan BBM akan memicu krisis ekonomi dan sosial.
“Menurut hemat saya, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengubah kembali skema pemberian kompensasi untuk BBM Pertalite yang sudah menjadi jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP). Artinya, pemberian subsidi akan masuk di tahun berjalan, kuota pencairan dilaksanakan setiap bulan,” jelasnya.
Lewat cara ini, akan memaksa pemerintah untuk menerapkan kebijakan subsidi BBM tertutup atau tepat sasaran. Saat ini penjualan Pertalite masih dilakukan dengan skema subsidi terbuka.
Jika skema subsidi tertutup diterapkan, dampak yang dirasakan adalah penghematan anggaran dan membantu bahan usaha dalam mengatur arus kasnya. Selain itu, anggaran akan lebih disiplin karena pemerintah bersama legislatif dapat mengestimasi kebutuhan subsidi BBM di tahun berjalan, tidak diakumulasikan di tahun-tahun berikutnya.
Lantas, jika mekanisme subsidi tertutup sudah berjalan, nantinya harga BBM yang non-subsidi dapat mengikuti atau mendekati harga keekonomiannya.
Sumber Kontan, edit koranbumn
