Komisi VI DPR RI dalam rapat kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyetujui pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran 2023 sebesar Rp1,8 triliun.
Adapun total anggaran sebesar Rp1,8 triliun terdiri dari pagu indikatif Kementerian Investasi/BKPM 2023 ditetapkan sebesar Rp646 miliar dan anggaran tambahan yang diajukan sebesar Rp1,2 triliun.
“Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kementerian Investasi/BKPM 2023 sebesar Rp646,01 miliar,” kata Pimpinan Komisi VI DPR RI Martin Manurung dalam rapat kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Jumat (10/6/2022).
Pagu indikatif Kementerian Investasi/BKPM 2023 yang ditetapkan sebesar Rp646 miliar, dialokasikan dalam perolehan dukungan manajemen sebesar Rp314 miliar dan program penanaman modal sebesar Rp331 miliar.
“Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2023 sebesar Rp1,24 triliun yang akan dialokasikan untuk mendanai program prioritas dalam meningkatkan investasi pada 2023,” ujarnya.
Kementerian Investasi/BKPM sebelumnya mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp1,8 triliun.
Pengajuan penambahan anggaran tersebut dilakukan guna mencapai target realisasi investasi yang ditargetkan menjadi Rp1.250 triliun sampai Rp1.400 triliun.
Padahal, pagu indikatif Kementerian Investasi/BKPM hanya ditetapkan sebesar Rp646 miliar dibandingkan dengan pagu anggaran 2022 setelah restrukturisasi organisasi.
“Target investasi kita dinaikkan menjadi Rp1.250 triliun sampai Rp1.400 triliun pada 2022. Ini yg membuat kami pusing pimpinan. Beban kami disuruh naik. Tapi biaya kami dipangkas turun 50 persen. Jadi biaya kami ini, saya nggak tau lagi teori mana yang dipakai,” kata Bahlil.
Oleh karena itu, Bahlil mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun sehingga total anggaran menjadi Rp1,8 triliun.
SUmber Bisnis, edit koranbumn
