Kementerian Keuangan disebut telah menyetujui dan meneken anggaran yang akan digunakan untuk memulai pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) pada tahun ini. Anggaran tersebut akan segera diterima oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada pekan ini.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya akan melakukan pembangunan di IKN secara bertahap. Kontrak pekerjaan pun nantinya akan dilakukan melalui multi years contract (MYC).
Dalam usulan yang diberikan Kementerian PUPR, biaya pembangunan IKN yang dimulai 2022 hingga 2024 diproyeksikan membutuhkan anggaran APBN senilai Rp43,73 triliun. Jumlah tersebut terbagi atas pembangunan pada 2022 Rp5,07 triliun, 2023 senilai Rp20,47 triliun, dan 2024 senilai Rp18,18 triliun.
“2022 sendiri membutuhkan Rp5 triliun, sudah dapat. DIPA-nya masing-masing dirjen,” ujarnya di Jakarta, Selasa (12/7/2022).
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR mengatakan pihaknya telah membahas terkait dengan kebutuhan dana tersebut dengan Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu.
Menurutnya, Kementerian Keuangan telah menyetujui usulan anggaran tersebut dan akan segera dikucurkan dalam waktu dekat.
“Kemarin kita sudah bahas dengan Kemenkeu, biasanya setelah itu 5 hari [kemudian] sudah bisa,” ungkapnya.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
