PT PLN (Persero) bersama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI) meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) ultra fast charging di lingkungan Kantor Kemendag RI, Kamis (5/3). Kolaborasi ini merupakan sinergi kedua pihak dalam mendorong percepatan pengembangan ekosistem electric vehicle (EV) di Indonesia dan memperluas ketersediaan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik di ruang publik, khususnya instansi pemerintah.
Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso menyampaikan apresiasi atas respons cepat PLN dalam memenuhi kebutuhan pengguna kendaraan listrik di Indonesia. Menurutnya, tren pengguna kendaraan listrik yang terus meningkat juga membutuhkan ketersediaan SPKLU yang semakin banyak, termasuk di lingkungan Kemendag RI.
“Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada PLN yang telah menghadirkan fasilitas ini di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk mendukung rekan-rekan yang menggunakan mobil listrik. Ini juga tidak hanya terbatas pegawai Kementerian, jadi teman-teman atau kendaraan yang lewat bisa juga nge-charge di sini. Ini merupakan bentuk kolaborasi antara Pemerintah dan PLN,” ujar Budi.
Dirinya mengungkapkan bahwa tren peningkatan pengguna kendaraan listrik juga terjadi di lingkungan Kemendag RI, di mana sekitar 15 persen pegawai telah beralih menggunakan kendaraan listrik. Ia berharap dengan masifnya pengembangan SPKLU di berbagai titik, masyarakat juga semakin yakin untuk beralih ke kendaraan listrik.
“Harapan kami, semakin banyak SPKLU, akan semakin banyak orang yang menggunakan mobil listrik. Dulu mungkin ketika belum banyak kadang-kadang orang ragu-ragu, tapi sekarang sudah semakin banyak, kita mau nunggu saja sudah enggak ada masalah, sudah banyak SPKLU sehingga memudahkan. Dan nge-charge-nya hanya 30 menit, ya 30 menit selesai,” ucap Budi.
Pascadilakukan uji coba operasi sejak Desember 2025, rata-rata jumlah pemanfaatan SPKLU Kemendag RI terus meningkat. Hingga Februari 2026, jumlah transaksi pengisian di 3 unit SPKLU yang masing-masing berkapasitas 120 kilowatt (kW) tersebut mencapai 2.460 kali dengan total energi listrik yang tersalurkan sebesar 62.598 kW.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo turut menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara kedua belah pihak. Menurutnya, kolaborasi ini merupakan upaya PLN dalam mendorong percepatan transisi energi di Indonesia melalui penyediaan infrastruktur pendukung ekosistem kendaraan listrik.
“Kolaborasi antara Kemendag dengan PLN ini adalah bagian akselerasi dari transisi energi. Artinya, ini adalah pergeseran dari energi mahal menjadi energi murah, energi emisi tinggi menjadi emisi rendah, dan shifting dari import based energy menjadi domestic based energy,” ujar Darmawan.
Lebih lanjut, Darmawan menjelaskan bahwa pengembangan SPKLU tidak dapat hanya mengandalkan lahan milik PLN. Oleh karena itu, kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam memperluas pembangunan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia.
“Pada dasarnya kebutuhan SPKLU ini tidak mungkin hanya berada di lahan PLN. Lahan-lahan strategis justru dimiliki oleh kementerian, rumah sakit, pusat perbelanjaan, kantor perbankan, hingga berbagai fasilitas publik lainnya. Untuk itu, kami siap bekerja sama dengan seluruh pihak,” jelas Darmawan.
Ia menambahkan bahwa ke depan tugas PLN bersama pemerintah adalah menciptakan ekosistem investasi yang kondusif agar semakin banyak pihak, termasuk sektor swasta, dapat berpartisipasi dalam pembangunan SPKLU.
“Kami memastikan dari sisi teknis maupun komersial semuanya berjalan dengan baik, sehingga investasi di SPKLU menjadi menarik dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan SPKLU bukan hanya menjadi tugas PLN, tetapi menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia,” tutup Darmawan.
