PT Hutama Karya (Persero) mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat (SR) secara serentak di empat provinsi, yakni Banten, DKI Jakarta, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara, untuk mendukung kesiapan fasilitas pendidikan pada tahun ajaran baru. Penugasan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis ini menempatkan Hutama Karya tidak hanya sebagai pelaksana konstruksi, tetapi juga sebagai pengendali percepatan lintas wilayah dalam salah satu program prioritas nasional di sektor pendidikan.
Berbeda dari proyek tunggal yang berfokus pada satu kawasan, pembangunan Sekolah Rakyat di empat provinsi menuntut eksekusi serempak , kesetaraan standar mutu, dan ketepatan pengendalian lapangan. Karena itu, Hutama Karya menerapkan pola percepatan yang terintegrasi, mulai dari sinkronisasi tahapan kerja, mobilisasi sumber daya, hingga penguatan pengawasan agar setiap lokasi bergerak dalam koridor target yang sama.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan bagian dari agenda strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan formal. Dalam konteks itu, keterlibatan Hutama Karya di empat provinsi sekaligus menunjukkan peran BUMN konstruksi tidak berhenti pada pembangunan fisik, melainkan juga pada dukungan nyata terhadap agenda pemerataan kualitas sumber daya manusia.
Sebaran proyek mencerminkan kebutuhan yang berbeda di tiap wilayah. Di Banten, pembangunan berlangsung di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Di DKI Jakarta, proyek hadir untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan di kawasan perkotaan padat. Di Sulawesi Barat, pembangunan dilakukan di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar. Sementara di Maluku Utara, proyek berlokasi di Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara. Meski berada dalam karakter geografis yang berbeda, seluruh lokasi dirancang dengan pendekatan fasilitas pendidikan yang setara dan terintegrasi.
Setiap kawasan Sekolah Rakyat mencakup bangunan sekolah, asrama, rumah susun guru, masjid, gedung serbaguna, kantin, gudang, serta infrastruktur penunjang kawasan. Dengan lingkup pekerjaan yang luas, percepatan tidak hanya diukur dari progres konstruksi, tetapi juga dari kemampuan memastikan bahwa fasilitas yang dibangun dapat segera difungsikan dan menjawab kebutuhan operasional pendidikan sejak hari pertama digunakan.
Untuk memastikan itu, Hutama Karya menjalankan pekerjaan secara paralel di seluruh lokasi dengan penguatan koordinasi internal dan pengawasan mutu yang ketat. Di beberapa wilayah, perusahaan juga menjalankan skema kolaborasi operasi untuk menjaga kelincahan pelaksanaan di lapangan. Pendekatan ini ditempuh agar percepatan tidak mengorbankan kualitas bangunan, keselamatan kerja, maupun kesiapan fungsi setiap fasilitas yang dibangun.
Plt. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero), Hamdani, menyampaikan bahwa proyek Sekolah Rakyat di empat provinsi mencerminkan kesiapan Hutama Karya dalam menangani percepatan pembangunan yang tersebar, namun tetap terukur. Menurut beliau, tantangan utama bukan hanya membangun di banyak titik sekaligus, melainkan memastikan seluruh lokasi bergerak dalam standar mutu dan target fungsi yang sama agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat.
Dengan pendekatan percepatan yang terkoordinasi, Hutama Karya menegaskan komitmennya untuk mendukung kehadiran Sekolah Rakyat sebagai infrastruktur pendidikan yang fungsional, merata, dan siap dimanfaatkan pada tahun ajaran baru. Bagi perusahaan, proyek ini bukan sekadar pembangunan gedung, melainkan bagian dari ikhtiar menghadirkan negara lebih dekat ke ruang belajar anak-anak Indonesia.
