Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi (PEN) berharap dapat menyerap sisa anggaran yang tersedia pada sisa penghujung tahun ini. Satgas memiliki pekerjaan rumah merealisasikan Rp189,6 triliun ke dalam 4 program besar.
Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pada kuartal III/2020 telah merealisasikan lebih dari Rp150 triliun sebagai dukungan menjaga defisit pertumbuhan ekonomi.
“Arahan Presiden agar di kuartal IV juga disalurkan semaksimal mungkin. Kami berharap agar sisa anggaran PEN bisa kita serap semua minimal Rp100 triliun bisa kita salurkan di kuartal IV ini,” katanya dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (4/10/2020).
Budi melanjutkan bahwa pada akhir tahun dan juga tahun depan pemerintah akan fokus pada penyerapan anggaran perlindungan sosial. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membantu masyarakat dengan strata ekonomi paling bawah di tengah pandemi Covid-19.
Anggaran program perlindungan sosial, lanjut Budi, terbagi cukup besar ke beberapa kementerian. Dalam hal itu Kementerian Sosial mendapatkan tanggung jawab paling besar, yakni Rp128,8 triliun.
Kemudian Kementerian Tenaga Kerja serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, masing-masing memiliki tanggung jawab menyalurkan sekitar Rp30 triliun hingga Rp31 triliun masing-masing.
“Kemensos sudah hampir pasti terserap 100 persen anggarannya,” kata Budi.
Adapun program perlindungan sosial milik Kemensos adalah Program Keluarga Harapan, Program Sembako, Bansos Sembako Jabodetabek, Bansos Tunai Jabodetabek, serta tambahan Bansos Beras PKH dan Bansos Tunai untuk penerima Program Sembako. Secara total, penerima manfaat program-program tersebut sebanyak 68 juta keluarga.
Sementara itu, Satgas PEN melaporkan realisasi anggaran per 2 November 2020 sebesar Rp366 triliun atau sekitar 51,9 persen dari total pagu. Klaster pemulihan ekonomi telah menyalurkan Rp150 triliun sepanjang kuartal III/2020. Program perlindungan sosial tercatat sebagai yang terbesar mendapatkan dan sekaligus merealisasikan anggaran, atau 86,51 persen dari total pagu.
Program yang menyasar UMKM berada di urutan kedua dalam hal penyerapan anggaran. Pada periode yang sama program ini telah merealisasikan Rp93,59 triliun atau 75,81 persen dari total anggaran Rp123,47 triliun.
Kemudian program yang dijalankan kementerlian/lembaga dan pemerintah daerah melaporkan penyerapan 28,51 persen atau Rp30,25 triliun. Sektor ini memiliki pekerjaan rumah besar karena masih menyisakan Rp75,86 triliun anggaran yang belum digunakan.
Terakhir, pemerintah belum juga merealisasikan program pembiayaan korporasi. Pagu anggaran Rp53,60 triliun masih utuh hingga 2 November 2020.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
