PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) melakukan sosialisasi pembebasan lahan akses jalan tol menuju Makassar New Port (MNP) dan meminta dukungan penuh semua pihak terkait.
Hal itu diungkapkan Direktur Utama PT Pelindo IV, Prasetyadi, saat memberikan sambutan pada “Pembahasan Lanjutan Pendampingan Proses Pengadaan Lahan Akses Jalan Tol MNP” yang dihadiri antara lain Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulsel, Bambang Priono, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, Walikota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto dan Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Manay Sofyan.
Kegiatan yang digelar di Ruang Serbaguna Lantai 7 Kantor Pusat Pelindo IV Makassar, Selasa (18 Mei 2021) ini juga diikuti langsung Direktur Teknik Pelindo IV, Prakosa Hadi Takariyanto, Direktur Operasi dan Komersial Pelindo IV, M. Adji, Direktur SDM Pelindo IV, Ady Sutrisno dan Corporate Secretary Pelindo IV, Dwi Rahmad Toto.
Dirut Pelindo IV mengatakan, nantinya MNP akan menggunakan konsep green port dan smart port dan akan menjadi sebuah kebanggaan jika MNP bisa segera beroperasi penuh dan menjadi hub di wilayah Indonesia Timur.
“Dalam rangka mendukung pelabuhan yang berskala internasional, kita memang membutuhkan adanya jalan akses, penghubung antara jalan tol eksisting dengan MNP supaya mudah dan itu butuh akses. Saat ini kita lihat, kalau menuju MNP harus melalui Pasar Panampu dan Jalan Galangan Kapal yang krodit dan sebagainya. Kondisi itu tidak sejalan dengan konsep pelabuhan yang berskala internasional. Karena itu kami berinisiatif untuk membuat jalan akses yang menghubungkan jalan tol eksisting dengan MNP,” jelas Prasetyadi.
Dia melanjutkan, tentunya hal itu tidak bisa berjalan dan tidak bisa terwujud kalau tidak didukung oleh Pemprov Sulsel, Pemkot Makassar dan oleh kementerian serta lembaga terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Rencana yang paling besar adalah melakukan pembebasan lahan. Sesuai rencana kalau tidak ada halangan, pertengahan tahun ini fisiknya sudah bisa dimulai pembangunan jalan tolnya. Konsep jalan masuknya rumah adat Toraja dan di belakangnya rumah adat suku Bugis. Seperti kapal Phinisi. Kalau persoalan tanah sudah selesai, segera kita bangun konstruksi fisiknya,” bebernya.
Direktur Teknik Pelindo IV, Prakosa Hadi Takariyanto menyampaikan bahwa MNP akan menjadi pelabuhan yang moderen. “Harapannya bisa sekelas dengan tidak hanya pelabuhan yang ada di Jakarta tapi kita juga ingin mendesain pelabuhan baru Makassar ini menjadi setara atau sekelas dengan yang ada di luar, di Singapura, Malaysia dan di Australia,” ujarnya.
Namun menurutnya, pelabuhan baru Makassar masih membutuhkan satu hal penting yaitu akses jalan tol. “Pertemuan pada hari ini adalah bagaimana kita bisa merumuskan penyiapan lahan karena pembangunan jalan tol ini sendiri sudah akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR dengan estimasi waktu pengerjaan kurang lebih 1 tahun. Untuk itu kami berharap dukungan dari semua pihak, Pemprov dan Pemkot agar akses jalan ini dapat terwujud sesuai target waktu,” tambah Prakosa.
“Kami yakin pembangunan jalan tol ini bukan hanya akan memberikan manfaat kepada Pelindo IV tapi juga kepada masyarakat Makassar dan juga kepada masyarakat seluruh Indonesia melalui biaya logistik yang lebih rendah dan barang-barang yang akan dilakukan bongkar muat di MNP ini akan memiliki tarif yang kompetitif.”
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulsel, Bambang Priono meminta agar Pemkot Makassar dalam hal ini Dinas Pertanahan Kota Makassar agar segera melakukan penetapan lokasi sebagai bagian dari tahapan yang ada dilanjutkan dengan sosialisasi dari Pemkot Makassar.
“Mudah-mudahan kolaborasi kita berjalan dengan baik dan apa yang kita lakukan terlaksana seperti yang kita inginkan bersama untuk Sulawesi umumnya dan Makassar khususnya bisa lebih baik lagi,” ujar Bambang.
Sementara itu, Walikota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto menuturkan bahwa pihaknya mendukung rencana pembangunan akses jalan tol tersebut. Pada prinsipnya, pihaknya juga ingin mempercepat akses jalan tol menuju MNP dengan tanpa mengganggu delianisasi rel kereta api.
“Dan saya minta, bangun komunikasi yang baik serta pelibatan masyarakat sekitar MNP. Fasilitas umum di area ini juga kiranya dapat ditingkatkan melalui program CSR Pelindo IV,” tukas Danny.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Teknik Pelindo IV menambahkan bahwa sejak awal konstruksi MNP, Perseroan sudah melibatkan masyarakat setempat, antara lain para pekerja yang menginap dan memenuhi kebutuhan konsumsi mereka melalui masyarakat setempat.
Bahkan menurutnya, di akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022 nanti, pekerjaan padat karya MNP membutuhkan sekitar 500 tenaga kerja lokal untuk memasang paving block untuk luasan sekitar 100 hektare.
Lanjut Prakosa, di dalam area MNP seluas 130 hektare telah dialokasikan sekitar 40 hektare untuk RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang bisa digunakan untuk masyarakat sekitar. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Rencana Induk Pelabuhan (RIP) dengan tetap menerapkan penyesuaian dan pembatas untuk area tertentu karena di setiap pelabuhan berlaku standar internasional keamanan pelabuhan yakni ISPS Code (The International Ship and Port Facility Security Code atau ISPS Code).
“RTH ini meliputi fasilitas ibadah seperti masjid yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Juga akan ada area untuk orang-orang atau masyarakat agar bisa saling berinteraksi. Jadi konsep yang diusung adalah mengembalikan kejayaan Makassar sebagai kekuatan maritim di Indonesia bahkan juga di Asia Tenggara.”
“Sebagaimana dilihat di Singapura yang terkenal dengan Kampung Bugis, kita kembalikan kekuatan masyarakat Makassar untuk mendukung maritim yang besar,” pungkas Prakosa.
