PT Bank Syariah Indonesia Tbk menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat tentang pengelolaan zakat di daerah itu.
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan di Minangkabau berbicara zakat sudah sejalan dengan falsafah Adat Basandi Sarak – Sarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Artinya sudah tepat bila zakat dari masyarakat di Sumbar dikelolah oleh BSI.
“Kita menyambut baik adanya kerja sama ini. Sebenarnya Sumbar sudah terlambat, sebab daerah lain sudah lebih dulu memulai,” katanya, Rabu (6/10/2021).
Mahyeldi menyebutkan pada intinya kerja sama dengan BSI tidak terfokus kepada pengelolaan zakat saja. Tapi program lainnya yang ada di BSI juga bisa diikuti oleh aparatur sipil negara (ASN), seperti tabungan haji, KUR, dan program lainnya yang ada di BSI.
Sementara itu Regional CEO Region 3 Palembang Alhuda Djanis mengatakan kerja sama yang dilakukan dengan Pemprov Sumbar sebentuk payung hukum bagi BSI untuk mengajak Pemprov Sumbar maju bersama dengan BSI.
“Fokus kerjasamanya adalah soal pengelolaan wakaf. Tapi kita juga ikutkan bentuk kerja sama lainnya yakni berbagai program dari BSI,” jelasnya.
Menurutnya berbicara pengelolaan wakaf, Sumbar merupakan salah satu daerah yang potensial karena mayoritas penduduk adalah muslim. Terlebih lagi banyak perantau yang tinggal di berbagai daerah.
“Kita punya aplikasi mobile juga. Jadi bagi perantau ataupun masyarakat Sumbar ingin berwakaf tidak perlu repot, bisa melalui mobile,” sebutnya.
Dia berharap, dengan adanya kerja sama antara BSI dengan Pemprov Sumbar tersebut terwujud sinergitas untuk memajukan Ranah Minang.
Area Manager BSI Padang Budi Abdiriva menambahkan kerja sama BSI dengan pemerintah daerah tidak hanya dengan Pemprov Sumbar, tapi telah dilakukan dengan sejumlah kabupaten dan kota lainnya.
“Sekarang kita telah mempersiapkan kerja sama dengan daerah lainnya dalam waktu dekat seperti Kota Pariaman, Pasaman Barat, Bukittinggi. Jadi ada beberapa daerah dalam waktu dekat akan kita luncurkan kerja sama seperti ini,” tegas Budi.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
