Bio Farma mencatat berdasarkan survei masih ada sejumlah warga yang tidak mau divaksin terutama menjelang proses vaksinasi Covid-19.
Project Senior Integration Manager Research and Development PT Bio Farma Neni Nuraini menyebutkan dari survei tentang persepsi masyarakat tentang vaksin Covid-19 yang diselenggarakan Kemenkes, WHO dan Unicef, sebagian besar keluarga atau 64,8 persen akan ikut vaksinasi.
“Sementara itu ada 27,6 persen yang mengatakan belum tahu, sedangkan 7,6 persen tidak mau divaksin,” kata Neni pada Bincang Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Amin, Senin (26/10/2020).
Neni mengungkapkan masih ada variasi yang terjadi di masyarakat yang tidak mau divaksin, beberapa di antaranya karena tidak yakin dengan keamanan vaksin, tidak yakin dengan efektivitasnya, takut terhadap efek samping, sampai alasan kepercayaan agama dan alasan lainnya.
“Hal ini maka perlu kita dari semua unsur masyarakat untuk ikut terlibat dalam komunikasi advokasi terhadap masyarakat. Karena dalam waktu setidaknya tiga bulan yang akan datang vaksinasi akan segera dilaksanakan,” ujarnya.
Neni menjelaskan, dalam pengembangan vaksin terdapat beberapa cara, seperti mengembangkan virus yang dilemahkan, dimatikan, atau mengembangkan protein virus pada sel lain melalui rekayasa genetik.
Umumnya, pengembangan vaksin bisa berlangsung antara 6 – 15 tahun, lantaran perlu melewati berbagai tahap penelitian, uji praklinis, uji klinis tahap 1, 2, dan 3, sampai bisa didistribusikan dan dipasarkan kepada masyarakat.
“Pengembangan vaksin memang tidak mudah, ini proses yang kompleks agar aman, imunogenik, memberikan efikasi, dan harus diproduksi secara konsisten. Dokumen yang harus disampaikan ke BPOM juga banyak sekali sampai bisa diregistrasi di Indonesia. Ini yang harus kita lengkapi,” jelasnya.
Namun, dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, diperlukan kecepatan agar bisa menyelamatkan umat sehinga perlu mempersingkat waktu. Oleh karena itu, dilakukan kerja sama dengan berbagai pihak termasuk pengembang vaksin di luar negeri.
“Upaya ini tentu harus didukung dengan teknologi platform yang cepat, ada relaksasi regulasi dari emergency use of authority, kemudian dari kendala biaya juga perlu dibantu oleh konsorsium. Selanjutnya dari skalabilitas dan akses, bagaimana dapat memproduksi dalam jumlah besar dalam waktu singkat, karena produsennya sedikit,” ungkapnya.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
