Ketersediaan lahan masih menjadi kendala utama bagi terealisasinya investasi di Tanah Air.
Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Indra Darmawan dalam Executive Dialogue: Daerah Bangkit Melalui Kemudahan Investasi Hijau Indonesia, Rabu (20/7/2022).
“Kalau kami ranking masalahnya, keluhan terbanyak yang disampaikan ke kantor kami dari investor, rangking pertama adalah lahan,” katanya.
Selanjutnya permasalahan yang paling sering dikeluhkan investor juga terkait kebijakan yang berubah-ubah dan masalah perizinan, terutama kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), izin mendirikan bangunan (IMB), dan izin lingkungan.
Indra menyampaikan, ketiga permasalahan utama tersebut sangat dibutuhkan paya penyelesaian dan koordinasi yang kuat oleh pemerintah pusat dan daerah.
Dia menjelaskan, pasalnya, pandangan dari investor saat ini adalah investasi yang berisiko rendah, di mana pelaku usaha memilih untuk tidak mengambil risiko ketika mau berinvestasi di suatu wilayah.
“Masih banyak masalah, tapi kalau dikawal, pengalaman kami memperlihatkan itu bisa, pengawalan itu termasuk tidak hanya berkoordinasi dengan pusat dan daerah, tapi investasi dari ide sampai realisasi, masalah satu demi satu dipecahkan,” tuturnya.
Adapun, Kementerian Investasi mencatat realisasi investasi pada kuartal II/2022 mencapai Rp302,2 triliun, tumbuh 35,5 persen secara tahunan.
Jika dirincikan, aliran penanaman modal dalam negeri (PMDN) tercatat mencapai Rp139,0 triliun atau tumbuh sebesar 30,8 persen secara tahunan. Sejalan dengan itu, aliran penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp163,2 triliun, tumbuh 39,7 persen secara tahunan.
Secara total, realisasi investasi semester I/2022 dilaporkan telah mencapai Rp584,6 triliun atau 48,7 persen dari target Rp1.200 triliun, tumbuh sebesar 32,0 persen secara tahunan.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
