Setelah sukses mewujudkan layanan perbankan berbasis digital di Indonesia, kini PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menjalin kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) dengan menerapkan Sistem SP2D Online. Sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online merupakan suatu layanan yang berfungsi mengintegrasikan data keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) dengan sistem BNI.
Kerja sama pengembangan Sistem SP2D Online ini ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) “Penggunaan Aplikasi Koneksi Transaksi Antara Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan Aplikasi Simda Keuangan Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah” di Kantor BPKP, Jakarta, Senin (4/2/2019).
MoU ditandatangani oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Gatot Darmasto, dengan Direktur Hubungan Kelembagaan BNI, Adi Sulistyowati. Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat Abia Ullu. Kehadiran pimpinan Pemda Papua Barat ini dikarenakan implementasi konsep SP2D Online ini pertama kali akan diterapkan BNI di Provinsi Papua Barat.
Direktur Hubungan Kelembagaan BNI, Adi Sulistyowati, menuturkan, SP2D Online menawarkan solusi berupa cash management system (CMS). Dengan sistem ini data keuangan Pemda dapat diintegrasikan dengan data bank pengelola RKUD.
“Layanan SP2D Online ini adalah bagian layanan BNI terhadap Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi layanan publik melalui elektronifikasi transaksi keuangan yang dapat memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangannya. BNI siap mendukung Pemerintah Daerah dengan memberikan kemudahan layanan dan solusi transaksi non tunai (cashless) dengan jaringan dan channel BNI yang luas, sekaligus mendukung program pemerintah dalam reformasi birokrasi,” ujar wanita yang akrab disapa Susi, Jakarta, Senin (4/2/2019).
Ia menambahkan, SP2D Online sebagai bagian dari ekosistem BNI Smart City yang dikembangkan, memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan transparansi publik melalui sistem elektronik dalam kegiatan pemerintahan, serta memudahkan dalam efisiensi waktu dalam pengelolaan dana termasuk penyaluran kepada pihak ketiga. Cash Management BNI yang merupakan bagian dari SP2D mengalami pertumbuhan yang cukup baik.
“Volume transaksi Cash Management BNI sendiri tumbuh 34% dari Rp 2,137 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp 2,864 triliun pada Desember 2018. Jumlah transaksinya juga tumbuh 47,7% yaitu dari 78,4 juta transaksi menjadi 115,8 juta transaksi pada Desember 2018. Jumlah Nasabah Cash Management pun tumbuh 29,7% yaitu dari 37.134 Nasabah pada Desember 2017 menjadi 48.161 Nasabah pada Desember 2018,” tambahnya.
“Dengan sistem ini juga memungkinkan berkurangnya risiko pengembalian berkas SP2D yang dikarenakan adanya kesalahan nomor rekening atau nama rekening,” tutur Susi.
Selain itu, Ia melenjutkan, dengan sistem SP2D online, Pemerintah Daerah dapat meningkatkan layanan pada pihak ketiga (vendor Pemda) dan efisiensi waktu dengan tidak lagi melakukan pembayaran secara manual menggunakan cek dan bilyet giro sebagai sarana dalam pembayaran SP2D.
