Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan akan memperluas audit terhadap dana pensiun (dapen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bermasalah lainnya.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, rencananya, audit lainnya akan mulai dilakukan pada pekan depan. Untuk saat ini, BPKP telah mengaudit 4 dapen BUMN yakni Inhutani, PTPN atau Dana Pensiun Perkebunan, Angkasa Pura I, dan IDFood.
“Ini tahap awal dari 4 [dapen BUMN]. Minggu depan rencananya akan kita lakukan audit lagi sampling,” kata Ateh dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Ateh menuturkan bahwa audit tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola dana pensiun. BPKP juga mengaudit proses investasi dan nilai manfaat terhadap area-area yang berisiko, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada dapen BUMN.
Menteri Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya akan fokus melakukan program bersih-bersih di dapen BUMN. Bukan hanya itu, Kementerian BUMN juga tengah mendorong untuk me-review BUMN lainnya.
“Program bersih-bersih ini bukan memenjarakan, tapi yang terpenting perbaikan sistem dan hasil ke depan, di mana kami sepakati BUMN salah satu benteng ekonomi nasional,” kata Erick.
Pada kesempatan yang sama, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan bahwa bersih-bersih dapen BUMN ini dilakukan karena menyangkut hidup para pensiunan yang menyisihkan uangnya di dapen BUMN.
“Ini untuk pensiunan, bayangkan uang pensiunan yang sedikit tapi disalahgunakan oleh oknum tertentu. Ini sangat menyakitkan,” ujarnya.
Burhanuddin mengatakan bahwa aksi ini merupakan pola sinergi yang dilakukan antara Kejagung, BUMN, dan BPKP. “Semoga ke depan BUMN akan menjadi perusahaan yang good corporate,” pungkas Burhanuddin.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
