Emiten perbankan seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) angkat bicara usai pemerintah menambah penempatan dana pemerintah sebesar Rp100 triliun ke perbankan guna menjaga likuiditas sekaligus menekan yield Surat Berharga Negara (SBN).
Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan bahwa perseroan mengapresiasi kepercayaan pemerintah dalam melakukan penempatan dana negara pada bank umum.
“Penempatan dana ini diharapkan dapat memperkuat likuiditas BRI sekaligus mendorong akselerasi pembiayaan, khususnya bagi segmen UMKM yang menjadi fokus bisnis perseroan serta mendukung program prioritas Pemerintah,” kata Dhanny kepada Bisnis, Senin (30/3/2026).
Seiring adanya kelonggaran pemanfaatan dana pemerintah ini, Dhanny memastikan bahwa fungsi intermediasi tetap menjadi prioritas utama dalam menjalankan peran sebagai lembaga keuangan.
Lebih lanjut, Dhanny menilai bahwa kebijakan ini memberikan ruang yang lebih baik untuk menjaga momentum pertumbuhan kredit yang berkualitas. Menurutnya dengan likuiditas yang semakin kuat, BRI tetap optimistis terhadap pencapaian target pertumbuhan kredit yang telah ditetapkan, khususnya melalui penguatan pembiayaan di segmen UMKM dan program prioritas pemerintah.
“Fokus perseroan tetap pada penyaluran kredit yang prudent dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo meyakini stimulus yang diberikan pemerintah mampu mendongkrak likuiditas bank. Pada awal 2026, BSI membukukan dana pihak ketiga (unaudited) sebesar Rp366 triliun atau menanjak 14,76% secara tahunan (year on year/YoY).
Anggoro menyampaikan, komposisi dana yang ample juga didorong salah satunya adanya kebijakan dan stimulus penempatan uang negara di BSI yang digunakan untuk menyalurkan pembiayaan yang pro kerakyatan,pembiayaan UMKM, konsumer, maupun usaha bisnis lainnya.
“Terbukti, secara tidak langsung kebijakan tersebut mampu mendorong pembiayaan BSI pada Februari 2026 solid mencapai Rp323 triliun, naik 14,32% YoY,” ungkap Anggoro kepada Bisnis, Senin (30/3/2026).
Mantan Dirut BPJS Ketenagakerjaan itu menambahkan, perseroan tahun ini tetap melanjutkan pembiayaan di segmen yang terbukti efektif dan turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan dukungan terhadap sektor riil. Diantaranya, pembiayaan konsumer dan retail termasuk emas, pembiayaan melalui sinergi BUMN, UMKM maupun sektor lain yang mendorong perputaran ekonomi masyarakat.
“Kami optimistis stimulus yang diberikan Pemerintah mampu meningkatkan likuiditas bank,” tegasnya.
Pada September 2025, suntikan dana awal sebesar Rp200 triliun ditujukan untuk mendukung sektor riil, dengan berjangka waktu 6 bulan, dan dilarang keras untuk dibelikan SBN.
Terbaru, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambah penempatan dana pemerintah sebesar Rp100 triliun untuk menjaga likuiditas sekaligus menekan imbal hasil SBN.
Dalam catatan Bisnis, mantan Ketua DK LPS itu mengakui memberi kelonggaran ke perbankan untuk pemanfaatan dana baru pemerintah ini. Dia tidak menampik bahwa tambahan Rp100 triliun ini bukan difokuskan untuk disalurkan untuk pembiayaan sektor riil, melainkan untuk menyerap instrumen SBN.
Dia mengungkapkan langkah injeksi likuiditas itu dilakukan sepekan sebelum libur Lebaran. Purbaya tidak menampik kekhawatiran terkait kenaikan yield terhadap pergerakan yield obligasi negara yang mulai merangkak naik selama bulan ini.
“Kalau bond yield naik 0,1% saya sudah perhatikan, ada apa nih? Naik 0,4%, pasti kekeringan, kekurangan likuiditas di bank atau apa penyebabnya? Saya cek, oh betul bank kurang. Saya tambah lagi, masukkan ke sistem perekonomian,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Sumber Bisnis, edit koranbumn
