PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) akan memperkuat permodalan lewat rights issue. Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengakui, dari 11 bank terbesar berdasarkan aset, modal tier BTN paling rendah.
“Rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) BTN 17,8%, itu terendah dari 11 bank. Apalagi kalau kita lihat, sebagai komponen tier 1, BTN hanya 12,99% per Juni 2021, ini yang terendah,” ujar Haru di Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI pada Kamis (9/9).
Haru mengatakan, struktur kepemilikan saham BTN saat ini, sebesar 60% saham digenggam pemerintah lewat Kementerian BUMN. Sedangkan 40% saham lain merupakan milik publik, dimana 24% merupakan investor domestik dan 16% investor asing.
Oleh sebab itu, BTN berencana melakukan penguatan modal dengan melakukan rights issue. Dana segar yang akan diperoleh itu akan digunakan untuk memperkuat permodalan, sehingga menjaga CAR minimum 15,25%.
“Dana rights issue yang akan kita terima, akan digunakan sepenuhnya untuk penyaluran kredit. Khususnya kredit perumahan. Saat ini, BTN memiliki 90% dari total kredit ada di sektor perumahan, 70%-nya adalah kredit pemilikan rumah (KPR),” kata Haru.
Selain itu, dana rights issue akan digunakan untuk penyaluran KPR sebanyak 1,2 juta selama 5 tahun ke depan, sejak 2021 hingga 2025.
Nah, bila rights issue mencapai Rp 5 triliun , hasilnya juga akan digunakan untuk memperkuat bisnis pada ekosistem perumahan.
“Rinciannya, sebanyak 167.000 KPR di 2021, 199.000 di 2022, 229.000 KPR di 2023. Lalu 277.000 KPR di 2023, dan selanjutnya di 2025 sebanyak 334.000 KPR.
Alternatif lain, BTN akan melakukan rights issue dengan target sebesar Rp 3,3 triliun. Terdiri dari hak pemerintah 60% atau sebesar Rp 2 triliun. Sedangkan publik 40% sebanyak Rp 1,3 triliun.
“Bila alternatif ini diambil, maka kapasitas penyaluran KPR yang semula 1,2 juta dalam 5 tahun. Akan menjadi 1 juta dalam 5 tahun hingga 2025. Kami juga usulkan, ke depan dividend payout maksimum sebesar 10% agar menjaga maksimum CAR 17%,” kata Haru.
Dengan rights issue itu, Haru bilang, bisnis BTN bisa akan tumbuh. Ini akan meningkatkan kontribusi pajak dan deviden kepada pemerintah. Juga bisa memperluas lapangan pekerjaan. Lantaran dibutuhkan 500.000 pekerja untuk pembangunan setiap 100.000 unit rumah.
Bagi BTN sendiri, penguatan modal ini akan memperbaiki komposisi modal tier 1. Sehingga dapat dilakukan efisiesi biaya yang berujung pada peningkatan kapasitas penyaluran KPR dan peningkatan profitabilitas.
Sumber Kontan, edit koranbumn
