Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo mengatakan, hingga akhir 2025 perseroan telah menyalurkan pembiayaan untuk sekitar 11.000 unit rumah rendah emisi yang dikembangkan oleh berbagai pengembang di sejumlah daerah, seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Sumatra Utara.
Capaian tersebut menjadi pijakan bagi BTN untuk meningkatkan skala pembiayaan pada tahun ini.
“Harapannya tahun ini bisa mencapai 20.000 rumah rendah emisi, kalau bisa 30.000. Sampai 2029 kami ingin membangun 150.000 unit, dan 2030 sekitar 200.000 unit,” ujar Setiyo dalam media briefing di Bekasi, Rabu (4/2/2026).
Program rumah rendah emisi BTN pertama kali diluncurkan pada kuartal IV-2024 dengan target awal 1.000 unit dalam tiga bulan, yang diklaim tercapai.
Sejak saat itu, program diperluas dengan melibatkan lebih banyak pengembang dan mitra pendukung, termasuk startup yang memproduksi material bangunan ramah lingkungan dari hasil daur ulang sampah plastik.
Material tersebut dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan konstruksi, seperti paving, lantai, hingga dinding rumah. Menurut Setiyo, pendekatan ini tidak hanya ditujukan untuk menekan emisi karbon sektor perumahan, tetapi juga mendorong terbentuknya ekosistem usaha baru di bidang daur ulang.
“Sekarang baru 11.000 unit. Kalau mau jutaan, tentu perlu dukungan lebih banyak startup dan pelaku usaha, karena ini bisnis yang inklusif,” ujarnya.
Selain dari sisi suplai, BTN juga melibatkan debitur KPR dalam skema pengurangan emisi melalui program penukaran sampah rumah tangga menjadi saldo tabungan untuk membantu pembayaran cicilan.
“Setelah dihitung-hitung, dengan mengikuti program ini bisa mengurangi cicilan KPR sekitar 10-15% per bulannya atau sekitar Rp100.000-150.000, ini lumayan sekali untuk memberikan penghasilan tambahan bagi rumah tangga yang terlibat,” ujar Setiyo.
Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi BTN memperbesar porsi pembiayaan berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Pada 2026, BTN menargetkan porsi kredit berbasis ESG mencapai 60% dari total portofolio pinjaman, naik dari sekitar 52% pada 2025.
“Pembiayaan perumahan bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah juga masuk dalam kerangka ESG, karena mengandung aspek sosial,” kata Setiyo.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
