– PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) kembali menegaskan perannya sebagai mitra utama pembiayaan perumahan nasional setelah menyalurkan 6 juta unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sejak tahun 1976 hingga awal April 2026 senilai Rp530 triliun. Capaian ini mencerminkan kontribusi berkelanjutan BTN dalam memperluas akses kepemilikan hunian bagi masyarakat Indonesia, sekaligus memperkuat fondasi ekosistem perumahan nasional.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menegaskan bahwa capaian 6 juta unit KPR merupakan refleksi dari perjalanan panjang BTN dalam membangun fondasi pembiayaan perumahan nasional.
“Selama hampir lima dekade, BTN tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi membangun ekosistem perumahan yang berkelanjutan. Jumlah 6 juta rumah yang telah kami biayai mencerminkan peran BTN dalam mendukung stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan.
Ke depan, kami terus memperkuat transformasi menuju beyond mortgage, di mana BTN tidak hanya melayani pembiayaan rumah, tetapi juga kebutuhan keuangan keluarga secara menyeluruh, mulai dari transaksi, usaha, hingga kebutuhan jangka panjang masyarakat.
Kami juga menghadirkan inovasi pembiayaan melalui bundling KPR dengan kebutuhan isi rumah, sehingga nasabah dapat memperoleh solusi pembiayaan yang lebih terjangkau dan terintegrasi,” ujar Nixon dala keterangan tertulisnya, Kamis (9/4).
Nixon menambahkan, sesuai dengan visi sebagai Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia, BTN senantiasa menemani perjalanan hidup nasabah dengan layanan yang lengkap, dari sejak anak dengan produk tabungan “Juara” , fase remaja dimana BTN hadir dengan digital payment ecosystem, saat fase bekerja dilayani dengan tabungan rencana, payroll, KPR, layanan priority banking hingga fase ketika nasabah pensiun dengan produk kredit pensiunan, asuransi dan investasi lain.
Sementara itu, Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar menambahkan bahwa capaian tersebut didorong oleh konsistensi BTN dalam menjaga kinerja penyaluran serta memperluas akses pembiayaan di berbagai wilayah.
“Permintaan terhadap hunian layak dan terjangkau terus meningkat, sementara tantangan di sektor perumahan saat ini lebih banyak berasal dari sisi supply, seperti ketersediaan lahan dan perizinan. BTN berupaya menjawab hal tersebut melalui pendekatan yang lebih proaktif dan terintegrasi, agar penyaluran KPR dapat berjalan efektif dan menjangkau lebih banyak masyarakat,” jelas Hirwandi.
Dari sisi profil debitur, mayoritas pengajuan KPR subsidi berasal dari segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan rata-rata penghasilan sekitar Rp4,9 juta per bulan, yang didominasi oleh pekerja di sektor informal seperti pedagang kecil, pekerja lepas, dan pelaku usaha mikro, serta sektor formal seperti aparatur sipil negara, karyawan swasta, dan pegawai kontrak. Hal ini menunjukkan bahwa akses pembiayaan perumahan BTN menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan dalam memperoleh hunian layak.
Selain melalui penyaluran KPR, BTN juga berkontribusi dalam memperkuat ekosistem perumahan melalui Kredit Program Perumahan (KPP). Hingga Maret 2026, BTN mencatatkan realisasi penyaluran KPP dengan total plafon sekitar Rp2,17 triliun kepada lebih dari 3.291 debitur. Secara rinci, penyaluran KPP dari sisi supply mencapai sekitar Rp1,47 triliun kepada 399 debitur yang difokuskan pada pembiayaan pengembang, kontraitas, serta penyedia bahan bangunan. Sementara dari sisi demand, BTN menyalurkan sekitar Rp700 miliar kepada 2.892 debitur yang dimanfaatkan untuk pembelian, pembangunan, hingga renovasi rumah. Skema ini memperkuat keterhubungan antara sisi pasokan dan permintaan dalam ekosistem perumahan.
Di luar sektor perumahan, BTN juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai bagian dari dukungan terhadap penguatan ekonomi masyarakat. Hingga Maret 2026, penyaluran KUR BTN mencapai sekitar Rp2,72 triliun, dengan komposisi KUR kecil sebesar Rp2,04 triliun (75%) dan KUR mikro sebesar Rp687 miliar (25%). Penyaluran KUR tersebut didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 59,22%, diikuti sektor akomodasi dan makanan minuman sebesar 12,36%, serta konstruksi sebesar 10,08%. BTN juga mencatat peningkatan kapasitas usaha debitur melalui program KUR naik kelas sebanyak 4.719 debitur, termasuk peralihan dari KUR mikro ke KUR kecil serta peningkatan plafon pembiayaan.
Seiring dengan transformasi bisnis, BTN kini tidak hanya berfokus pada pembiayaan KPR, tetapi juga memperluas perannya melalui pendekatan beyond mortgage. Salah satu inisiatif utama yang dikembangkan adalah platform digital balé Properti, yang menghadirkan layanan terintegrasi mulai dari pencarian hunian hingga proses pembiayaan secara end-to-end.
Melalui balé Properti, BTN telah memfasilitasi lebih dari 521 listing properti, dengan jumlah pengajuan KPR secara online yang mencapai rata-rata 780 aplikasi per bulan, serta menjalin kerja sama dengan 426 mitra pengembang dan agen properti. Platform ini memungkinkan proses pengajuan KPR dilakukan secara lebih cepat dengan waktu pemrosesan rata-rata 3 hari, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan secara digital.
Selain itu, BTN juga menghadirkan berbagai inovasi berbasis keberlanjutan, salah satunya melalui program pembayaran angsuran KPR berbasis pengelolaan sampah. Program ini memungkinkan nasabah untuk tetap menjaga kelancaran kewajiban pembayaran sekaligus berkontribusi terhadap pengelolaan lingkungan.
Di sisi lain, BTN juga mengembangkan program BTN Housingpreneur sebagai bagian dari penguatan ekosistem dari sisi supply, dengan mendorong kapasitas dan kapabilitas pengembang perumahan, khususnya skala kecil dan menengah. Program ini bertujuan menciptakan ekosistem perumahan yang lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan.
Ke depan, BTN menargetkan penyaluran KPR sebanyak 240.950 unit pada tahun 2026, sejalan dengan komitmen untuk terus mendukung program perumahan nasional. Melalui penguatan ekosistem digital, inovasi berbasis keberlanjutan, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, BTN akan terus menghadirkan solusi pembiayaan perumahan yang lebih inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.
