Pemerintah mulai membahas pemberian reward kepada Perum BULOG atas keberhasilan melaksanakan penugasan penyerapan hasil panen gabah beras petani nasional yang telah mencapai lebih dari 3 juta ton setara beras. Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran BULOG dalam mendukung swasembada pangan nasional tahun 2025.
Pembahasan tersebut dilakukan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Dalam Rakortas ini, pemerintah akan melanjutkan proses usulan reward ini ke tahapan berikutnya sesuai dengan ketentuan.
Salah satu pokok pembahasan dalam Rakortas adalah usulan penyesuaian margin fee penugasan BULOG. Skema margin fee yang selama ini sebesar Rp50 per kilogram sejak tahun 2014, diusulkan untuk disesuaikan menjadi sebesar 10 persen dari kuantum biaya pengadaan setara beras. Usulan ini dipandang sebagai langkah supportif atas beban penugasan publik kepada BULOG yang terus meningkat.
Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa usulan penyesuaian margin fee ini mengacu pada asas kesetaraan, dengan merujuk pada skema penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis lainnya seperti PLN dan Pertamina yang memperoleh margin fee sebesar 10 persen dalam menjalankan penugasan pemerintah.
Ahmad Rizal Ramdhani juga menambahkan apabila usulan tersebut nantinya disetujui, margin fee akan dimanfaatkan untuk menjaga keberlanjutan Perum BULOG dalam melaksanakan penugasan negara. Pemanfaatannya diarahkan pada revitalisasi aset, pembaruan infrastruktur pascapanen, serta penguatan sistem logistik pangan nasional untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
“Dengan penyesuaian margin fee, diharapkan neraca keuangan BULOG yang selama ini negatif dapat menjadi positif, sehingga BULOG semakin optimal dalam menjalankan mandat pemerintah,” ujar Dirut BULOG.
Direktur Utama BULOG juga mengusulkan konsep penjualan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan satu harga dari Sabang sampai Merauke. Usulan ini mengacu pada patokan harga di zona termurah saat ini, sebagai upaya menciptakan keadilan harga dan mengurangi disparitas antarwilayah.
Melalui pembahasan dalam Rakortas ini, Perum BULOG menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional, melindungi petani, serta memastikan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat, dengan tetap menjunjung prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.
