Absennya perusahaan pelat merah dalam daftar antrean penawaran umum perdana saham (IPO) di kategori lighthouse pada 2026 dinilai tidak akan menggerus kredibilitas pasar modal domestik.
Sebaliknya, kondisi tersebut dipandang sebagai momentum bagi kemandirian sektor swasta dan kelompok konglomerasi untuk memimpin pasar.
Analis BRI Danareksa Sekuritas, Abida Massi Armand, menjelaskan meski keterlibatan BUMN mampu mendongkrak nilai kapitalisasi pasar, ketiadaannya pada tahun ini justru menggeser narasi pasar ke arah yang lebih sehat.
Menurutnya, fokus investor kini tertuju pada kualitas fundamental perusahaan swasta, terutama di sektor infrastruktur dan pertambangan.
“Fokus bursa kini tertuju pada kualitas emiten swasta di sektor infrastruktur dan pertambangan yang secara historis mampu mencatatkan pertumbuhan laba serta dividen yang sangat kompetitif dibandingkan entitas publik,” pungkas Abida saat dihubungi Bisnis pada Senin (5/1/2026).
Dia menilai bahwa ketidakhadiran perusahaan milik negara dalam bursa IPO jumbo tahun ini sebaiknya dipandang sebagai periode konsolidasi.
Hal tersebut memberikan ruang bagi pemerintah dan manajemen BUMN untuk fokus memperbaiki efisiensi internal, serta menata kembali struktur keuangan sebelum benar-benar siap melantai di bursa pada masa mendatang.
“Sementara kredibilitas IPO besar tetap terjaga melalui penguatan regulasi perlindungan investor oleh OJK dan kehadiran emiten swasta yang memiliki fundamental kuat dan transparansi tinggi,” kata Abida.
Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) membidik sedikitnya enam perusahaan berskala besar atau lighthouse untuk melantai melalui skema IPO.
Direktur Utama BEI Iman Rachman mengungkapkan perusahaan yang masuk dalam radar lighthouse saat ini masih dalam tahap persiapan teknis.
Namun, dia memberikan catatan penting bahwa dalam daftar antrean perusahaan mercusuar tersebut, belum terdapat nama calon emiten yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini menandakan geliat IPO skala besar pada tahun ini masih akan didominasi oleh sektor swasta.
“Seharusnya [dari BUMN] belum ada, sejauh ini belum ada proses,” pungkas Iman saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (2/1/2026).
BEI turut menargetkan sebanyak 555 pencatatan efek sepanjang tahun 2026. Dari jumlah tersebut, otoritas bursa membidik setidaknya 50 pencatatan saham baru melalui skema penawaran umum perdana.
Selain fokus pada penambahan emiten baru, BEI telah menyiapkan arah pengembangan melalui masterplan untuk periode 2026 – 2030.
Peta jalan itu menetapkan tujuan besar pada 2030, yaitu membangun pasar modal yang semakin inovatif, transparan, inklusif, dan terhubung secara global.
Dengan masterplan yang disiapkan, Indonesia diharapkan dapat menembus jajaran 10 besar pasar modal dunia dalam hal kapitalisasi pasar maupun nilai transaksi, sekaligus memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.
“Harapannya, pasar modal Indonesia dapat masuk ke top 10 dunia dalam hal kapitalisasi pasar atau nilai transaksi, sekaligus memberi manfaat optimal bagi investor, emiten, dan perekonomian nasional,” ungkap Iman.
_________
Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
