“Jadi mudah-mudahan tahun 2027, kami akan mulai melakukan proses IPO terhadap perusahaan-perusahaan kita,” ujarnya di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Dony menjelaskan setiap BUMN harus melewati empat tahapan evaluasi sebelum diputuskan untuk go public. Proses ini dimulai dari tinjauan fundamental bisnis, diikuti konsolidasi bisnis seperti merger ataupun restrukturisasi.
Selanjutnya, perusahaan negara akan memasuki tahap penulisan ulang model bisnis, sebelum akhirnya masuk ke fase penciptaan nilai atau value creation.
“Jadi memang untuk tahun ini kita belum ada [IPO] yang akan kami lakukan,” ucap Dony yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN.
Sebagai bagian dari tahap konsolidasi, Dony mengungkapkan bahwa akan ada perampingan besar-besaran di tubuh sejumlah BUMN besar. Salah satunya adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR).
Langkah serupa juga akan menyasar PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM). Dari 66 anak perusahaan yang ada saat ini, Telkom akan melakukan streamlining hingga hanya menyisakan belasan perusahaan.
Di sisi lain, absennya perusahaan pelat merah dalam daftar antrean IPO pada 2026 dinilai tidak akan menggerus kredibilitas pasar modal domestik.
Sebaliknya, kondisi tersebut dipandang sebagai momentum bagi kemandirian sektor swasta dan kelompok konglomerasi untuk memimpin pasar.
Analis BRI Danareksa Sekuritas, Abida Massi Armand, menjelaskan meski keterlibatan BUMN mampu mendongkrak nilai kapitalisasi pasar, ketiadaannya pada tahun ini justru menggeser narasi pasar ke arah yang lebih sehat.
Menurutnya, fokus investor kini tertuju pada kualitas fundamental perusahaan swasta, terutama di sektor infrastruktur dan pertambangan.
“Fokus bursa kini tertuju pada kualitas emiten swasta di sektor infrastruktur dan pertambangan yang secara historis mampu mencatatkan pertumbuhan laba serta dividen yang sangat kompetitif dibandingkan entitas publik,” tutur Abida.
Dia menilai bahwa ketidakhadiran perusahaan milik negara dalam bursa IPO jumbo tahun ini sebaiknya dipandang sebagai periode konsolidasi.
Hal tersebut memberikan ruang bagi pemerintah dan manajemen BUMN untuk fokus memperbaiki efisiensi internal, serta menata kembali struktur keuangan sebelum benar-benar siap melantai di bursa pada masa mendatang.
“Sementara kredibilitas IPO besar tetap terjaga melalui penguatan regulasi perlindungan investor oleh OJK dan kehadiran emiten swasta yang memiliki fundamental kuat dan transparansi tinggi,” kata Abida.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
